IKN Mulai Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif, Rp3 Triliun Digelontorkan untuk Jalan dan Terowongan

 

Repelita Kalimantan – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan, dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk lembaga Legislatif dan Yudikatif.

Kontrak pembangunan infrastruktur pendukung kawasan tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan proyek.

Ia menyatakan bahwa seluruh penyedia jasa wajib memenuhi tiga prinsip utama yang telah ditetapkan.

Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan penandatanganan tiga paket pekerjaan tersebut, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi dimulai.

Isi kontrak mencakup Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), sistem mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,9 triliun dengan panjang jalan mencapai 6,418 kilometer.

Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung dari Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara itu, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A bernilai Rp1,1 triliun dengan panjang jalan 5,399 kilometer.

Pembangunan jalan tersebut akan dilaksanakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar.

Pekerjaan manajemen ini mencakup perencanaan dan harmonisasi desain, integrasi pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja agar proyek berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN Tahap 2 dibagi menjadi tiga batch, dengan Batch 1 merupakan kontrak satu tahun yang sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025.

Batch 2 mencakup kontrak multiyears 2025–2027 yang terdiri dari tiga paket pekerjaan yang telah terkontrak.

Selain itu, terdapat 13 paket konstruksi yang sedang dalam proses tender, meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif serta infrastruktur pendukung seperti sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.

Sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi atau supervisi juga tengah ditenderkan.

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai pada akhir November 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga