[HEBOH] Sentilan Menkeu, Proyek Infrastruktur Rp 3,6 T Bojonegoro Mendadak Viral

Repelita Bojonegoro - Sentilan keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memicu gelombang reaksi publik yang tak terduga. Kritik tersebut menyoroti dana kas daerah sebesar Rp 3,6 triliun yang dinilai terlalu lama mengendap tanpa realisasi program nyata.

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa dana sebesar itu seharusnya segera digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa menyimpan dana publik dalam jumlah besar tanpa perputaran ekonomi adalah bentuk pemborosan yang merugikan rakyat.

Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan nasional dan memicu diskusi luas di berbagai platform digital. Warganet Bojonegoro pun ramai-ramai membagikan dokumentasi proyek pembangunan yang mendadak dimulai di sejumlah titik, mulai dari perbaikan jalan hingga pembangunan fasilitas umum.

Beberapa unggahan memperlihatkan alat berat yang mulai beroperasi di lokasi-lokasi yang sebelumnya tampak terbengkalai. Salah satu pengguna media sosial menulis pada 3 November 2025 melalui akun X (dahulu Twitter) @suarabojonegoro: “Baru kemarin disemprot Menkeu, hari ini proyek jalan depan rumah langsung dikerjain. Ajaib.”

Fenomena ini menimbulkan dugaan bahwa Pemkab Bojonegoro bergerak cepat merespons tekanan dari pusat demi meredam kritik publik. Namun, sebagian warga mempertanyakan mengapa langkah percepatan ini baru dilakukan setelah sorotan tajam dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pemkab Bojonegoro menyatakan bahwa dana Rp 3,6 triliun tersebut telah dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan tahun anggaran berikutnya. Mereka mengklaim bahwa penyimpanan dana dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Namun, pernyataan itu tidak serta-merta meredam kritik. Banyak pihak menilai bahwa alasan kehati-hatian tidak bisa dijadikan pembenaran atas lambannya penyerapan anggaran yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Kasus ini menjadi cermin bagi pemerintah daerah lain agar tidak menunda realisasi anggaran secara berlebihan. Dana publik yang terlalu lama mengendap berisiko menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memperlambat pembangunan.

Transparansi dan percepatan eksekusi program menjadi kunci agar dana APBD benar-benar kembali ke tangan rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Sentilan Menkeu kali ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas fiskal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga