.jpeg)
Repelita Jakarta – Manuver politik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang disebut-sebut ingin bergabung dengan Partai Gerindra memicu spekulasi tajam di tengah sorotan terhadap kasus judi online yang menyeret namanya.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya mencari perlindungan politik dari jeratan hukum yang membayangi dirinya pasca menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam pernyataan kepada media pada Minggu, 2 November 2025.
Hari menyebut bahwa Budi Arie sengaja mengarahkan langkah politiknya ke Gerindra karena partai tersebut kini berada di posisi dominan dalam pemerintahan dan memiliki akses kekuasaan yang luas.
Menurut Hari, strategi tersebut dilakukan untuk menghindari proses hukum atas keterlibatan Budi Arie dalam pengamanan situs judi online yang semestinya diblokir oleh Kominfo.
Nama Budi Arie beberapa kali disebut dalam surat dakwaan jaksa terhadap para terdakwa kasus perlindungan situs judi online, termasuk Zulkarnain Apriliantony dan Adhi Kismanto Murhijran.
Dalam dakwaan tersebut, Budi Arie disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui dan membiarkan praktik pengamanan situs judi online agar tetap aktif di ruang digital nasional.
Hari menilai bahwa keinginan Budi Arie masuk ke Gerindra bukan sekadar langkah politik biasa, melainkan bagian dari skema penyelamatan diri dari potensi tuntutan hukum yang sedang berjalan.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengganggu stabilitas internal Gerindra dan berpotensi menghambat agenda politik Prabowo Subianto sebagai pemimpin partai.
Hari menegaskan bahwa Prabowo perlu mewaspadai manuver tersebut agar tidak menjadi beban politik di masa mendatang.
Menurutnya, penerimaan Budi Arie ke dalam Gerindra bisa menjadi titik rawan yang mengganggu konsolidasi kekuasaan dan merusak citra partai di mata publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

