Hasan Nasbi Ungkit ‘Jasa Besar’ Jokowi-Luhut untuk Purbaya, Jhon Sitorus: Masa Alasan Ini Lantas Ketika Korupsi Dimaafkan?

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan Hasan Nasbi yang menyinggung peran Presiden ke-7 Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan dalam perjalanan karier Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan tersebut disampaikan Jhon dalam wawancara yang dipublikasikan pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Jhon menilai bahwa logika yang digunakan Hasan berbahaya dan dapat membawa bangsa ke arah kemunduran. Ia mempertanyakan apakah jasa membangun bangsa dapat dijadikan alasan untuk memaafkan tindakan korupsi.

Ia mencontohkan bahwa Presiden Soeharto juga memiliki jasa besar dalam pembangunan, namun tetap dilengserkan karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, cara berpikir seperti itu hanya akan menghidupkan kembali budaya kekuasaan tanpa akuntabilitas.

Jhon menyebut bahwa logika seperti yang disampaikan Hasan justru memperkuat mentalitas yang menghambat kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa hubungan personal tidak boleh mencampuri urusan negara.

Ia menambahkan bahwa meskipun Jokowi dan Luhut memiliki jasa terhadap Purbaya, hal itu tidak berarti Purbaya harus membela mereka dalam setiap situasi, apalagi jika menyangkut kebijakan yang bermasalah. Ia menyoroti isu utang proyek Kereta Cepat atau Whoosh sebagai contoh.

Menurut Jhon, tidak seharusnya Purbaya merasa berkewajiban membantu Jokowi dan Luhut hanya karena hubungan masa lalu. Ia menekankan bahwa urusan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, bukan loyalitas pribadi.

Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan Purbaya tidak sepatutnya dikaitkan dengan siapa pun. Menurutnya, pencapaian Purbaya lebih mencerminkan karakter dan kinerjanya sendiri, bukan karena dorongan dari tokoh politik tertentu.

Jhon turut menyindir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya belum menunjukkan performa yang sepadan dengan dukungan yang diterimanya. Ia menyampaikan kritik keras terhadap Gibran dengan menyebut bahwa dukungan politik tidak menjamin kualitas kepemimpinan.

Sebelumnya, Hasan Nasbi menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan karier Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial pada 28 Oktober 2025. Ia menyebut bahwa Purbaya pernah menjabat sebagai Kepala LPS yang dilantik oleh Presiden Jokowi.

Hasan juga menyebut bahwa Purbaya sempat menjadi staf di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan selama bertahun-tahun. Ia menggambarkan perjalanan karier Purbaya sebagai bentuk deportasi politik dari satu jabatan ke jabatan lainnya.

Menurut Hasan, tidak ada tokoh hebat yang muncul secara instan tanpa melalui proses panjang. Ia menekankan bahwa pejabat negara seharusnya memiliki rekam jejak yang teruji dan pengalaman yang matang sebelum menduduki posisi strategis.

Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa pemerintahan yang sehat harus diisi oleh individu-individu yang tumbuh melalui proses yang panjang dan konsisten, bukan yang tiba-tiba muncul tanpa dasar yang kuat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga