FTA Nilai Pemerintahan Prabowo Belum Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Repelita Jakarta - Forum Tanah Air (FTA) kembali menggelar evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui penyebaran angket nasional dan diskusi publik yang berlangsung di sebuah rumah makan kawasan Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025.

FTA merupakan forum diskusi dan kajian independen yang terdiri dari jaringan diaspora di 22 negara serta tokoh dan aktivis dari 38 provinsi di Indonesia. Forum ini menegaskan tidak berafiliasi dengan partai politik, organisasi massa, maupun lembaga formal atau non-formal, serta tidak mendukung figur tertentu.

Sebelumnya, pada Mei 2025, FTA telah melakukan evaluasi terhadap semester pertama pemerintahan Prabowo dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah, DPR RI, lembaga terkait, serta media. Evaluasi satu tahun ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya, dengan pendekatan angket dan diskusi bersama dewan pakar FTA.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo dan dampaknya terhadap masyarakat. FTA menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari retorika politik, melainkan dari tindakan nyata dan hasil kebijakan.

Pemaparan hasil angket disampaikan oleh Syafril Sjofyan selaku Koordinator Tim Evaluasi dan Radhar Tribaskoro sebagai pengarah. Acara dibuka oleh Ketua Harian FTA Donny Handricahyono dan Ketua Umum Tata Kesantra yang bergabung melalui Zoom dari New York.

Syafril menjelaskan bahwa angket disusun secara komprehensif untuk menilai berbagai bidang strategis yang menentukan arah bangsa. Kuesioner disebar secara acak melalui media sosial ke lima benua dan seluruh provinsi di Indonesia antara 12 hingga 22 Oktober 2025.

Sebanyak 1.086 responden berpartisipasi, terdiri dari 996 responden dari 38 provinsi di Indonesia dan 90 responden diaspora dari Australia, Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Inggris dan Eropa, serta Amerika.

Diskusi hasil angket dipandu oleh wartawan senior Hersubeno Arief dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan aktivis, yaitu:

1. Dr. Chusnul Mari’ah

2. Dr. Refly Harun

3. Dr. Anthony Budiawan

4. Dr. Anton Permana

5. Dr. M. Said Didu

6. Jenderal Purn. Fachrurazi

7. Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo

8. Mayjen Purn. Sunarko

9. Dr. Mulyadi

10. Dr. Ahmad Yani

11. Dr. Tifauzia Tyassuma

12. Meidy Juniarto, SH.

13. Dr. Nurhayati Assegaf

14. H.M. Rizal Fadillah, SH.

15. Edy Mulyadi

16. H.M. Mursalim

Kesimpulan utama dari angket dan diskusi menyebut bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada keberaniannya memutus keterlibatan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, atau yang disebut sebagai cawe-cawe dalam pemerintahan.

FTA menyoroti institusi kepolisian sebagai instrumen utama yang perlu direformasi. Meskipun Prabowo sempat menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri, hingga dua bulan setelah pernyataan tersebut belum ada realisasi. Bahkan, ketika Kapolri membentuk tim internal terlebih dahulu, tidak ada tindakan dari Presiden, yang dinilai sebagai bentuk insubordinasi.

Pernyataan Kapolri yang menyebut bahwa sehebat apapun tim reformasi tidak akan berpengaruh jika internal Polri tidak mau berubah, dinilai sebagai tantangan serius terhadap otoritas Presiden. FTA menyimpulkan bahwa Prabowo belum berani melepaskan diri dari kendali Jokowi.

Komunikasi publik dan politik pemerintahan Prabowo juga dinilai buruk dan perlu diperbaiki agar masyarakat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Tanpa komunikasi yang baik, dukungan publik terhadap pemerintah bisa terus menurun.

Dalam bidang ekonomi, FTA menyebut perlunya terobosan besar dan kebijakan radikal untuk membangkitkan sektor riil. Satu tahun pemerintahan Prabowo dinilai belum menghasilkan capaian signifikan dalam pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, rapor pemerintahan Prabowo Subianto dalam satu tahun pertama mendapat nilai 5,5 dari skala 10, naik tipis 0,5 poin dari evaluasi semester sebelumnya. Penilaian ini dipengaruhi oleh belum lepasnya Prabowo dari bayang-bayang rezim Jokowi serta beban terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah secara etika dan legalitas.

FTA menyampaikan apresiasi atas kerja keras Presiden Prabowo dan kabinetnya selama satu tahun. Harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo tetap tinggi, dengan 52% responden menyatakan harapan sangat besar dan 34,8% menyatakan besar harapan.

Namun, FTA mengingatkan bahwa harapan tersebut bisa berubah menjadi kekecewaan jika tidak ada peningkatan kinerja dan keberanian untuk memutus pengaruh rezim sebelumnya yang dinilai sebagai sumber kerusakan ekonomi, politik, dan demokrasi.

FTA mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersinergi demi mencapai tujuan nasional. Perekonomian yang kuat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur memadai, serta supremasi hukum harus menjadi fondasi pemerintahan ke depan.(*)