
Repelita Jakarta - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Praswad Nugraha, menyoroti penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional.
Ia menilai bahwa indikasi korupsi dalam proyek tersebut harus diusut secara serius oleh KPK agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.
Praswad mengaitkan temuan tersebut dengan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang sebelumnya menyebut adanya lonjakan biaya hingga tiga kali lipat dari harga wajar pembangunan.
Dalam pernyataannya yang dikutip pada Sabtu, 1 November 2025, Praswad menyampaikan bahwa jika benar seperti yang disampaikan Mahfud MD, maka hal itu menjadi indikasi kuat adanya dugaan korupsi.
Ia menambahkan bahwa pembengkakan biaya tersebut dapat menjadi bukti awal praktik yang merugikan keuangan negara.
Menurutnya, selisih biaya yang besar berdampak langsung pada beban pembayaran negara.
Praswad juga mengkritik wacana yang muncul untuk menutupi potensi kerugian proyek Whoosh dengan berbagai cara.
Ia menyebut bahwa pendekatan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan bahwa di satu sisi pemerintah berupaya mengefisienkan belanja negara demi prioritas pembangunan, namun di sisi lain terdapat proyek yang justru membebani keuangan karena minim transparansi.
Pihak KPK telah mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek Whoosh memang sudah masuk tahap penyelidikan.
Namun, lembaga antirasuah tersebut belum bersedia mengungkap detail proses penyelidikan yang sedang berjalan.
KPK menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap proyek ini telah dimulai sejak awal tahun 2025, jauh sebelum isu dugaan mark up biaya menjadi perhatian publik.
Mahfud MD sebelumnya juga membongkar perbedaan mencolok antara biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China.
Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyebut bahwa biaya versi Indonesia mencapai sekitar US$52 juta per kilometer, sedangkan versi China hanya sekitar US$17–18 juta per kilometer.
Ia menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK tanpa harus menunggu laporan resmi.
Mahfud menyampaikan bahwa jika KPK mau menyelidiki, mereka tak perlu menunggu laporan resmi darinya dan cukup memanggil untuk memberikan keterangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

