Eks Dirut KAI Ignasius Jonan Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Polemik Kereta Cepat Whoosh?

 

Repelita Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia periode 2009–2014, Ignasius Jonan, terlihat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 November 2025. Ia datang mengenakan jas lengkap dan membawa tas jinjing, namun enggan menjelaskan maksud kedatangannya.

Jonan menyatakan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti agenda pertemuan tersebut dan menyebut bahwa undangan itu hanya untuk berbincang santai.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, Jonan menolak memberikan komentar. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah pensiun dan tidak mengikuti perkembangan proyek tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang hadir lebih dulu di Istana, menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk polemik utang proyek KCJB.

AHY menyebut bahwa pembahasan akan difokuskan pada restrukturisasi utang dan meminta arahan langsung dari Presiden. Ia menegaskan pentingnya penanganan yang tepat terhadap beban keuangan yang ditanggung oleh konsorsium BUMN.

Sebagai informasi, proyek KCJB saat ini menghadapi tekanan keuangan yang signifikan. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), entitas anak dari PT KAI yang menjadi pemegang saham utama proyek, mencatat kerugian sebesar Rp4,195 triliun sepanjang tahun 2024.

Jika dirata-rata, kerugian tersebut setara dengan Rp11,493 miliar per hari. Hingga semester pertama 2025, PSBI kembali mencatat kerugian sebesar Rp1,625 triliun, menandakan bahwa tekanan keuangan masih berlanjut.

Sejak awal, proyek KCJB telah menuai kontroversi. Ignasius Jonan dikenal sebagai salah satu tokoh yang menolak proyek tersebut saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jonan menolak penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat dan menolak memberikan izin trase karena perbedaan pandangan terkait masa konsesi. Ia menilai bahwa permintaan konsesi selama 50 tahun sejak operasional tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Jonan, konsesi seharusnya dihitung sejak penandatanganan kontrak, bukan dari awal operasional. Ia menegaskan bahwa keputusannya saat itu semata-mata untuk menegakkan aturan sesuai Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Belakangan, masa konsesi proyek KCJB justru diperpanjang menjadi 80 tahun. Jonan menyatakan bahwa publik sering kali tidak memahami dasar hukum yang ia pegang, sehingga keputusannya dianggap menghambat proyek.

Ia menambahkan bahwa sebagai regulator, Kementerian Perhubungan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan negara. Menurutnya, permintaan kemudahan dari pelaku usaha dan kementerian teknis harus tetap dikendalikan dalam koridor hukum yang berlaku.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga