Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Serang Cendana Kembali Disorot Publik

Repelita Jakarta - Dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, memicu sorotan publik setelah unggahan lama partai tersebut kembali viral di media sosial.

Unggahan yang dimaksud berasal dari akun resmi PSI di platform X pada 15 Mei 2018, yang saat itu menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh keluarga Cendana, yakni keluarga Soeharto.

Dalam video berdurasi singkat yang diunggah PSI, partai tersebut membandingkan keluarga Presiden Joko Widodo dengan keluarga Soeharto, dengan narasi bahwa anak-anak Jokowi tidak memanfaatkan jabatan ayahnya, berbeda dengan anak-anak penguasa rezim Orde Baru.

Video tersebut memaparkan sejumlah tudingan, seperti kepemilikan ribuan hektare lahan sawit, stasiun televisi, dan jalan tol oleh Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, serta keterlibatan Bambang Trihatmodjo dalam Bimantara dan impor pangan melalui Bulog.

Tommy Soeharto juga disebut memonopoli impor barang mewah dan tata niaga cengkeh, sementara yayasan-yayasan yang didirikan keluarga Cendana dituding sebagai alat untuk mengeruk keuntungan.

PSI dalam unggahan itu menyebut bahwa pada tahun 1998, keluarga Cendana mengantongi kekayaan hingga Rp200 triliun, dan menyerukan perlawanan terhadap rezim KKN dengan mendukung presiden yang jujur.

Namun pada 30 Oktober 2025, PSI melalui juru bicara Bestari menyatakan bahwa Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional karena kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur.

Bestari menilai bahwa penolakan dari sebagian politisi PDIP tidak seharusnya mempengaruhi keputusan pemerintah, karena penilaian terhadap tokoh nasional harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

Ia menyebut bahwa tim penilai gelar pahlawan telah melakukan kajian komprehensif dan siap menetapkan tokoh yang memenuhi kriteria berdasarkan fakta sejarah.

Kontras antara sikap PSI di masa lalu dan dukungan mereka saat ini terhadap Soeharto memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik partai tersebut.

Unggahan lama yang kembali beredar menjadi pengingat bahwa rekam jejak digital dapat menjadi bahan evaluasi terhadap perubahan sikap dan arah kebijakan politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga