Buni Yani: KPK Tunggu Lampu Hijau Prabowo untuk Seret Jokowi di Kasus Whoosh

 

Repelita Jakarta - Perkembangan penyelidikan kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir, dan dinilai dapat menyeret mantan Presiden Joko Widodo ke ranah hukum.

Peneliti media dan politik, Buni Yani, menyatakan bahwa bukti-bukti terkait dugaan korupsi dalam proyek Whoosh sudah sangat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada Senin, 3 November 2025, sebagai respons atas dinamika politik dan hukum yang terus bergulir.

Menurut Buni Yani, langkah hukum terhadap Jokowi sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini memegang kendali penuh atas arah kebijakan nasional.

Ia menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu sinyal dari Presiden Prabowo untuk membawa kasus tersebut ke meja hijau dan memproses Jokowi secara hukum.

Buni Yani menilai bahwa skandal proyek Whoosh bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap berbagai dugaan korupsi yang terjadi selama satu dekade masa pemerintahan Jokowi.

Ia menegaskan bahwa tanpa komitmen kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran keterbelakangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, KPK telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh sudah dimulai, dan saat ini berada pada tahap awal proses hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebagai tanggapan atas pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa laporan masyarakat tidak diperlukan untuk memulai penyelidikan.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan pada Senin, 27 Oktober 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga