Budi Arie dinilai berpotensi menjadi perpanjangan tangan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di dalam tubuh partai, sehingga kehadirannya bisa menimbulkan keretakan internal.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyampaikan bahwa Gerindra akan mengalami kerugian jika menerima Budi Arie sebagai bagian dari struktur partai.
Menurut Saiful, Budi Arie masih memiliki beban hukum terkait kasus judi online yang belum sepenuhnya selesai, sehingga berisiko menurunkan citra partai.
Ia menegaskan bahwa jika dilakukan penilaian secara objektif, maka lebih banyak kerugian daripada keuntungan yang akan diterima Gerindra apabila tetap membuka pintu bagi Budi Arie.
Saiful juga menyoroti bahwa rekam jejak Budi Arie tidak mendukung untuk diterima oleh partai, apalagi ia sudah dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo.
Ia menyampaikan bahwa jika Gerindra tetap menerima Budi Arie, maka akan muncul kesan bahwa partai hanya mengejar suara tanpa mempertimbangkan etika politik dan integritas pemerintahan.
Lebih lanjut, Saiful menilai bahwa kedekatan Budi Arie dengan Jokowi bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ia akan menjadi mata-mata di dalam Gerindra, bukan sebagai penguat partai.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa langkah tersebut justru akan memperlemah Gerindra secara internal dan memperbesar potensi konflik di mata publik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

