[BREAKING NEWS] Mahfud Bongkar Lonjakan Biaya Whoosh, KPK Dinilai Mampu Ungkap Siapa yang Setujui Mark Up

Repelita Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menghadapi hambatan besar dalam menyelidiki dugaan praktik penggelembungan biaya atau mark up pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Praswad Nugraha, mantan penyidik KPK, yang menyebut bahwa modus penggelembungan biaya merupakan taktik klasik dalam pengadaan barang dan jasa yang relatif mudah ditelusuri.

Dalam pernyataan tertulisnya, Praswad menjelaskan bahwa pola kasus ini menunjukkan indikasi kuat adanya mark up, dan pengalaman KPK dalam menangani kasus serupa akan sangat membantu dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang menyetujui nilai anggaran proyek.

Ia menekankan bahwa fokus utama penyelidikan seharusnya diarahkan pada siapa saja yang memberikan persetujuan terhadap nilai pengadaan yang menyebabkan negara harus membayar lebih dari seharusnya.

Praswad juga menyatakan bahwa kompleksitas perkara Whoosh tidak tergolong tinggi, sehingga proses investigasi dapat berjalan cepat apabila dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak luar.

Menurutnya, penyelidik dan penyidik KPK memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perkara ini secara optimal selama proses penegakan hukum dijalankan dengan independensi penuh.

Sebelumnya, Didin S Damanhuri, profesor ekonomi politik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), turut mendesak KPK agar segera menyelidiki dugaan penggelembungan biaya dalam proyek Whoosh.

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan restrukturisasi utang dengan pihak China yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut.

Didin menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat sejak awal hingga akhir proyek harus bertanggung jawab atas dugaan praktik korupsi yang terjadi.

Proyek Whoosh diketahui melibatkan setidaknya empat menteri, yakni Rini Soemarno sebagai mantan Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Budi Karya Sumadi sebagai mantan Menteri Perhubungan, serta Sri Mulyani sebagai mantan Menteri Keuangan.

Dugaan korupsi dalam proyek ini pertama kali diungkap oleh Mahfud Md, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, melalui video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Dalam video tersebut, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer kereta Whoosh mencapai sekitar 52 juta dolar AS menurut perhitungan pihak Indonesia, sementara di China hanya berkisar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Ia mempertanyakan siapa yang menaikkan harga tersebut dan ke mana aliran dana itu mengarah, serta menegaskan perlunya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya.

Pada 16 Oktober 2025, KPK meminta Mahfud Md untuk melaporkan dugaan tersebut secara resmi.

Mahfud menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK pada 26 Oktober 2025, dan pada 27 Oktober 2025, KPK mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi proyek Whoosh telah dinaikkan ke tahap penyelidikan sejak awal tahun ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga