Beda dengan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Penegak Hukum Bebas Tindak Pegawai Kemenkeu yang Menyeleweng, Tak Ada Perlindungan Khusus

 

Repelita Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan tanpa toleransi terhadap pelanggaran oleh pegawai, baik di tingkat bawah maupun pejabat.

Ia menyatakan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, Purbaya mengungkap bahwa dirinya pernah berdiskusi langsung dengan Jaksa Agung terkait perlakuan terhadap pegawai pajak dan bea cukai yang terjerat kasus hukum.

Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Dia tanya sama saya, ‘Pak, gimana kalau orang Pajak atau Bea Cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Penyelewengan, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum?’

Purbaya mengaku sempat heran dengan pertanyaan tersebut karena menurutnya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Saya kan bingung, maksudnya apa ‘boleh enggak dihukum’? Ya hukum saja, sesuai dengan kesalahan. Kan semuanya di mata hukum sama.

Ia kemudian menjelaskan bahwa selama ini sempat terjadi intervensi dari pihak atas yang meminta agar aparat penegak hukum tidak menindak pegawai Kemenkeu yang bermasalah dengan alasan menjaga stabilitas pendapatan negara.

Rupanya selama ini ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu, karena dianggap bisa mengganggu stabilitas pendapatan nasional.

Menurut Purbaya, sikap seperti itu justru menciptakan budaya tidak sehat dan mendorong pegawai untuk merasa kebal terhadap hukum.

Itulah yang menciptakan, bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Karena merasa aman dari hukum.

Ia memastikan hanya akan memberikan perlindungan kepada pegawai yang benar-benar bersih dan tidak melakukan pelanggaran.

Kalau dia enggak salah, diganggu orang, saya lindungi habis-habisan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang, terus minta perlindungan, nggak ada itu.

Pernyataan Purbaya ini kontras dengan pandangan Mahfud MD yang sebelumnya menilai Sri Mulyani terlalu protektif terhadap bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Mahfud menyebut Sri Mulyani cenderung enggan memberikan hukuman kepada pegawai yang bermasalah.

Bu Sri Mulyani, sejauh yang saya tahu, itu tidak ingin anaknya dihukum.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga