Agus Pambagio Bongkar Dugaan Pelanggaran Tata Kelola di Proyek Whoosh Era Jokowi

Repelita Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik dan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai bahwa proyek tersebut mengandung indikasi pelanggaran serius dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya dijalankan secara transparan dan etis.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam diskusi daring bertajuk Whoosh: Proyek Sosial, Politik, Bisnis, atau Lahan Korupsi yang digelar oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin malam, 3 November 2025.

Agus menyampaikan bahwa sebagai pihak yang aktif dalam isu kebijakan publik, ia melihat adanya pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil langsung oleh Presiden Jokowi setelah Ignasius Jonan diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan, menyusul kritik keras Agus di media terhadap pengalihan investasi proyek dari Jepang ke Tiongkok.

Dalam pertemuan tersebut, Agus mengaku telah menyampaikan seluruh kekhawatiran yang kini terbukti menjadi kenyataan, termasuk risiko tata kelola dan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Agus menjelaskan bahwa proyek yang semula dirancang bersama Jepang secara G to G, justru dialihkan ke China dengan alasan kemudahan proses, meskipun Jepang telah menandatangani bundel proyek infrastruktur tersebut.

Menurutnya, pengalihan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyerupai tindakan plagiat karena menyerahkan rancangan negara lain kepada pihak ketiga tanpa dasar yang kuat.

Agus mengingatkan bahwa Jepang memang dikenal rumit di awal, namun cenderung lancar dalam pelaksanaan, seperti proyek MRT, sedangkan China justru sebaliknya.

Meskipun kritik tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden, proyek Whoosh tetap berjalan dengan investasi dari Tiongkok, dan Agus menutup pernyataannya dengan nada kecewa terhadap proses pengambilan keputusan yang terjadi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga