Utang Proyek Kereta Cepat Jadi Sorotan Publik Setelah Pejabat Saling Lempar Tanggung Jawab

Repelita Jakarta - Isu utang proyek Kereta Cepat kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan menggunakan dana APBN untuk membayar kewajiban tersebut.

Sejumlah pejabat tampak saling mengalihkan tanggung jawab terkait siapa yang seharusnya menanggung pembayaran utang proyek.

Pegiat media sosial Herwin Sudikt mengaku memperhatikan adanya kebingungan dan sikap saling tunjuk di antara pejabat saat utang proyek Kereta Cepat mulai jatuh tempo.

Ada yang saling lempar dan ada yang tersenyum, ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis 23 Oktober 2025.

Herwin menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa proyek yang sebelumnya dielu-elukan sebagai simbol kemajuan kini menjadi beban dengan penanggung jawab yang tidak jelas.

Begitu utang kereta cepat jatuh tempo, semua mendadak jadi sibuk nyari arah jari, timpalnya.

Sejumlah pejabat memang telah mengeluarkan pernyataan berbeda terkait pembayaran utang tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat berada di bawah Danantara dan akan mampu membayar utangnya sendiri.

Sementara itu, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada pihak yang meminta agar utang Kereta Cepat dibayar menggunakan APBN.

Di sisi lain, CIO Danantara Pandu Sjahrir menyatakan dividen BUMN tidak diperuntukkan untuk membayar utang, melainkan untuk investasi.

Yang menarik perhatian publik adalah sikap mantan Presiden Jokowi. Saat ditanya mengenai utang proyek Kereta Cepat yang disebut harus direstrukturisasi hingga 60 tahun, Jokowi memilih untuk tidak memberi komentar.

Semua saling lempar, dan di ujung sana ada yang tersenyum. Senyum yang entah berarti puas, entah lega, atau sekadar pura-pura lupa, pungkas Herwin. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga