Utang Kereta Cepat Whoosh Zaman Jokowi, Menkeu Purbaya: Saya Gak Ikut Campur, Biar Mereka Selesaikan

Repelita Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan ikut campur dalam urusan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digagas pada era Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China untuk melakukan restrukturisasi utang proyek tersebut.

Purbaya menyambut positif kesepakatan tersebut, meski menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam proses negosiasi dengan pihak China.

Bagus! Saya enggak ikut (negosiasi) kan? Top! kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa Kemenkeu sebisa mungkin tidak akan terlibat dalam penyelesaian utang Whoosh.

Menurutnya, persoalan utang tersebut merupakan urusan bisnis yang harus diselesaikan oleh pihak terkait secara langsung.

Saya sebisa mungkin enggak ikut (campur), biar aja mereka selesaikan business to business. Top! tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh.

Luhut menyebut bahwa skema baru tersebut akan meringankan beban keuangan proyek dengan memperpanjang masa pembayaran hingga 60 tahun.

Ia mencontohkan bahwa kewajiban tahunan bisa ditekan menjadi sekitar Rp2 triliun, sementara penerimaan dari operasional mencapai Rp1,5 triliun.

Kita mau lakukan tadi restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju, kata Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, Senin 20 Oktober 2025.

Jadi kita misalnya (bayar) Rp2 triliun kira-kira satu tahun, dan kemudian penerimaan (dari operasional) Rp1,5 triliun, imbuhnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan negosiasi dengan China terkait utang Whoosh.

Dony mengatakan bahwa Danantara akan mengirim tim ke China untuk melanjutkan proses negosiasi tersebut.

Tim tersebut akan mewakili Danantara dan pemerintah Indonesia, meski Dony belum merinci siapa saja yang akan terlibat karena masih berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kita sedang atur waktu. Hubungan kita juga bagus (dengan China). Komunikasi bagus dan sebagainya, kata Dony saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025.

Dony menjelaskan bahwa negosiasi akan mencakup syarat dan ketentuan penyelesaian utang, termasuk jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan aspek mata uang.

Ia memastikan bahwa beberapa opsi penyelesaian sedang dikaji dan akan dipilih yang paling menguntungkan bagi proyek kereta cepat.

Dalam kajian itu ada beberapa opsi, masing-masing tentu ada plus minusnya. Nah, semua alternatif ini nanti akan kita sajikan dan mana yang terbaik, ujarnya.

Dony juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap masa depan Whoosh karena proyek tersebut memberikan manfaat besar di bidang transportasi.

Tetapi, yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, enggak usah khawatir, Whoosh ini kan memberikan banyak manfaat. Memberikan manfaat terutama sekali (dalam hal) transportasi, urainya.

Dan mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi aja. Tetapi yang paling penting, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa, secara operasional KCIC itu sudah membukukan positif, imbuhnya.

Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah utang proyek tersebut.

AHY menyebut bahwa dua opsi pendanaan sedang dikembangkan bersama lintas kementerian dan lembaga, namun belum bisa disampaikan secara rinci karena masih dalam proses penghitungan dan pengkajian.

Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya belum bisa menyampaikan secara final karena semuanya masih dihitung dan dikaji, kata AHY usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025.

Opsi-opsi tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Danantara, Kementerian Perhubungan, dan PT KAI.

Menurut AHY, penyelesaian utang sangat penting agar tidak menghambat pengembangan jaringan transportasi cepat di masa mendatang.

Ia menyebut dua alternatif yang sedang dikaji, yakni restrukturisasi utang melalui Danantara atau kontribusi pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui skema tertentu di APBN.

Meski demikian, AHY menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kami masih menunggu arahan Pak Presiden sambil terus mengembangkan opsi terbaik yang berkelanjutan. Harapannya, setelah masalah ini selesai, kita bisa melangkah ke tahap pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya, pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga