Rocky Gerung Nilai Publik Makin Tak Kritis terhadap Tipu Daya Politik Elit

 

Repelita Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan gejala penurunan daya kritis terhadap praktik politik elit. Fenomena ini mencuat di tengah evaluasi publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, perhatian publik terlalu terfokus pada angka-angka survei dan pencapaian pemerintahan, sementara yang lebih penting adalah menilai kapasitas masyarakat sipil dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

Ia menyoroti berkurangnya pengawasan terhadap ketimpangan sosial dan ketegangan yang masih berlangsung di tengah masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap demokrasi seharusnya berangkat dari refleksi masyarakat terhadap peran dan kesadaran politiknya sendiri.

Bukan kita mengevaluasi prestasi satu tahun Prabowo, tapi kita mengevaluasi persepsi kita atau keyakinan kita bahwa demokrasi bisa dilanjutkan apa tidak. Kita mengevaluasi urgensi kita untuk menilai diri sendiri, ujarnya dalam tayangan YouTube pribadinya.

Rocky juga menilai bahwa munculnya budaya feodal baru dalam politik menjadi salah satu indikator melemahnya sikap kritis masyarakat. Budaya ini tercermin dari praktik saling memuji antar tokoh publik dan upaya membangun citra melalui cara manipulatif, termasuk penggunaan buzzer di media sosial.

Karena mulai terjadi semacam pendangkalan wacana publik. Tiba-tiba puji-memuji antara si tokoh yang baru muncul, antara si tokoh yang berupaya untuk meraih popularitas dengan menyewa begitu banyak buzzer sehingga setiap hari ada di media sosial, jelasnya.

Kan itu penanda bahwa masyarakat kita makin tidak kritis dengan tipu daya elit. Itu intinya kan, sambungnya.

Fenomena tersebut dipandang sebagai bentuk pemalsuan citra elit politik yang lebih berbahaya daripada sekadar perdebatan mengenai capaian pemerintahan. Pendangkalan wacana publik menjadi tanda bahwa masyarakat semakin mudah terpengaruh oleh pencitraan yang dibangun oleh elit.

Rocky juga menyinggung pola kepemimpinan yang terbentuk dalam era pemerintahan sebelumnya. Meskipun diklaim berasal dari rakyat kecil, pola kekuasaan yang muncul justru bersifat sentralistik dan mengarah pada pemusatan kendali.

Ia menilai bahwa pola serupa mulai berulang, memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang mudah terpukau oleh figur dan bukan oleh substansi gagasan. Hal ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Melemahnya daya kritis masyarakat terhadap tipu daya elit politik dapat memperkuat pola kekuasaan feodal yang mengekang ruang kritik publik dan mengancam kualitas demokrasi secara keseluruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga