Rocky Gerung Nilai Jokowi Mulai Tertekan, Respons soal KCJB Disebut Bentuk Antisipasi Tekanan Politik

 

Repelita Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mencakup indikasi mark-up anggaran dan praktik cashback.

Penyelidikan ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun dan kini mulai menjadi sorotan publik karena keterkaitannya dengan kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Jokowi mengenai proyek KCJB bukanlah respons spontan, melainkan bentuk antisipasi terhadap tekanan politik yang mulai mengarah kepadanya.

“Pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal KCJB ini sebenarnya bukan karena terpancing untuk berkomentar,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadinya.

Rocky menyebut bahwa komentar tersebut menandakan adanya kekhawatiran dari Jokowi terhadap potensi ancaman yang bisa berdampak langsung pada dirinya.

“Itu penanda bahwa ada sesuatu yang beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan dirinya, karena dia yang sedang disorot dalam kasus kereta cepat ini,” imbuhnya.

Menurut Rocky, tanggapan Jokowi merupakan bentuk defensif di tengah meningkatnya tuntutan publik agar ia turut bertanggung jawab atas pembengkakan utang proyek KCJB yang dinilai jauh melampaui rencana awal.

Ia menilai bahwa persoalan utama dalam proyek KCJB bukan hanya soal manfaat transportasi publik, melainkan potensi kerugian negara akibat perencanaan yang tidak efisien dan dugaan manipulasi anggaran.

Rocky melihat bahwa proyek KCJB kini menjadi pusat perhatian publik, bahkan melampaui isu-isu lain yang pernah dikaitkan dengan Jokowi seperti politik dinasti dan polemik ijazah.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penyelidikan KPK terhadap proyek KCJB berpotensi membuka indikasi perencanaan koruptif yang melibatkan proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Rocky menegaskan bahwa dalam kebijakan publik berskala besar seperti KCJB, tanggung jawab moral dan politik tidak bisa dilepaskan dari pengambil keputusan utama.

Dalam konteks politik nasional, proyek KCJB kini menjadi ujian integritas dan akuntabilitas terhadap kebijakan pembangunan strategis yang digagas di era Jokowi.

Sementara KPK terus mendalami indikasi mark-up dan cashback dalam proyek tersebut, sorotan publik diperkirakan akan semakin menguat terhadap para pihak yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang awalnya digadang sebagai simbol modernisasi transportasi nasional, kini berubah menjadi polemik besar yang memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi, efisiensi, dan tata kelola keuangan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga