Rocky Gerung Minta Purbaya Tak Jadi Cowboy Cengeng, Desak Usut Skandal Utang Whoosh

 Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap yang cenderung apologetik terhadap penjelasan mantan Presiden Joko Widodo terkait utang dan kerugian proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Menurut Rocky, publik justru berharap Purbaya mampu mengungkap skandal yang diduga berasal dari kesalahan kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi, bukan sekadar menyampaikan penjelasan yang terkesan membenarkan.

“Jadi Purbaya harus datang dengan konsistensi awal buat dia menduga ada korupsi di situ. Walaupun dia tidak ucapkan itu berubahnya skema pembiayaan yang menguntungkan China. Kan itu mesti dianalisis,” ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Rocky menyebut bahwa Purbaya sempat dianggap sebagai sosok berani yang bisa diandalkan untuk membongkar persoalan besar dalam proyek Whoosh, namun sikapnya belakangan dinilai melemah.

“Supaya publik merasa oke setelah Purbaya betul-betul menjadi cowboy. Sampai satu waktu orang anggap bahwa kalau begitu sifat apologetik dari seorang cowboy, (hanya bisa bilang) ‘ya..ya…oke’. Jadi sifat-sifat seperti itu (membuat) Purbaya dari cowboy jadi cowboy cengeng. Akhirnya begitu yang akan dinilai (publik),” tambahnya.

Rocky berharap agar Purbaya bisa menjadi figur yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat untuk mengusut kerugian negara akibat proyek kereta cepat tersebut.

“Publik menunggu terus supaya Presiden Prabowo memberi sinyal lebih kuat, apakah Purbaya diberi hak untuk menjadi semacam seperti ‘koko’ yang diandalkan oleh Presiden,” pungkas Rocky.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tanggung jawab atas utang proyek Whoosh berada di tangan Danantara sebagai entitas yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“KCIC di bawah Danantara kan, seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam Zoom Meeting pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperjelas pemisahan peran antara entitas bisnis dan negara agar risiko finansial tidak lagi dibebankan kepada pemerintah.

“Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” tandas Purbaya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga