RI Malu Besar Kalau Natuna Disita China Gegara Utang Whoosh

 

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan pemerintah mengenai potensi risiko besar yang dapat timbul dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, terutama jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Tiongkok.

Proyek yang telah lama menjadi sorotan publik ini dinilai tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Menanggapi isu tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat menyampaikan bahwa situasi ini bisa menjadi preseden buruk apabila berujung pada hilangnya aset strategis seperti wilayah Natuna Utara.

“Harusnya Pak Prabowo tidak tinggal diam dengan situasi ini. Apalagi kalau sampai China meminta tubuh kita sebagai bayaran. Pulau-pulau itu kan tubuh. Jadi memang harus diselesaikan, apakah itu dari Danantara atau ada hal-hal lain,” ujar Hensat melalui kanal YouTube miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu juga menyindir keras kondisi proyek Whoosh yang sejak awal disebut bermasalah, bahkan oleh pejabat negara sendiri.

Ia mengingatkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyebut proyek tersebut sebagai “barang busuk”, sehingga menurutnya seharusnya proyek itu tidak dilanjutkan.

“Apalagi Pak Luhut sudah bilang ini barang busuk dari awal. Kenapa diterusin? Ya kan dia pejabat negara waktu itu. Kalau tahu barang busuk, ya sebagai pejabat negara harusnya dibalikin lah,” lanjutnya.

Hensat juga menyebut bahwa sejumlah tokoh seperti Ignasius Jonan dan Agus Pambagio telah memberikan peringatan sejak awal mengenai potensi masalah besar dari proyek kereta cepat tersebut.

Ia menilai bahwa jika benar terjadi penyitaan aset seperti Pulau Natuna oleh Tiongkok, maka hal itu akan menjadi pukulan berat bagi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal memiliki semangat nasionalisme tinggi.

“Kalau akhirnya Pulau Natuna disita oleh China seperti kata Pak Mahfud, wah itu sih pasti malu banget Pak Prabowo. Kan nasional sekali Pak Prabowo,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Hensat juga mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit proyek Whoosh secara menyeluruh.

Ia menyarankan agar proses audit dimulai dari Luhut Binsar Pandjaitan, mengingat pernyataannya di masa lalu yang menyebut proyek tersebut sebagai barang busuk.

“Bisa dimulai dari Pak Luhut. Pak Luhut mesti ditanya apa tuh maksudnya dulu barang busuk dia terima,” pungkasnya.

Gaya penyampaian Hensat yang blak-blakan menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional seperti Whoosh harus dikelola dengan transparansi dan tanggung jawab penuh, agar tidak menjadi beban politik maupun ancaman terhadap kedaulatan bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga