Redam Polarisasi, Pemerintahan Prabowo Dinilai Sukses Akhiri Label Cebong-Kampret dan Perkuat Stabilitas Sosial

 

Repelita Jakarta - Setelah melalui masa panjang polarisasi sosial dan politik, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menciptakan suasana rekonsiliasi, persatuan, dan stabilitas sosial yang lebih kondusif.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, yang menyebut bahwa Presiden Prabowo mampu tampil sebagai figur pemersatu yang meredam konflik identitas dan rivalitas politik yang sempat memecah belah masyarakat.

Prabowo adalah tokoh pemersatu. Terbukti hilangnya label kadrun-kampret, cebong, buzzerRP, dan upaya saling menstigma antar anak bangsa. Narasi pembelahan di masyarakat tidak lagi dieksploitasi para buzzer. Termasuk isu radikalisme, ujar Pipin pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Selain menjaga suhu politik tetap sejuk, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Dalam beberapa momentum penting, ia disebut mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.

Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama demonstran yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan landasan untuk menetapkan kebijakan, lanjut Pipin.

Menurutnya, sikap ini menjadi pembeda signifikan dari pemerintahan sebelumnya, di mana kritik publik sering kali dihadapkan pada resistensi atau dibalas dengan narasi tandingan di ruang digital.

Respons cepat dan pendekatan dialogis dari Presiden dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan saat ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar objek dari kebijakan negara.

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator sosial menunjukkan arah yang positif. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami peningkatan, sementara tensi politik di media sosial cenderung menurun.

Situasi ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara partai politik, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pipin menilai bahwa jika konsistensi ini terus dijaga, maka tahun-tahun mendatang akan menjadi fase penguatan demokrasi substantif. Dalam fase ini, perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi energi untuk memperkuat persatuan bangsa sebagai modal utama pembangunan.

Namun demikian, ia mengakui bahwa sejumlah program unggulan pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

Ada tantangan dan masalah dalam implementasi program di lapangan, salah satunya tata kelola Makan Bergizi Gratis. Sebagai bagian dari koalisi, PKS berkomitmen berkontribusi memperbaiki dengan sikap kritis dan konstruktif agar tata kelola MBG semakin baik, pungkas Pipin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga