PSI Peringatkan Roy Suryo Cs soal Tuduhan Ijazah, Minta Publik Hentikan Isu

Repelita Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia menilai bahwa isu ijazah yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk kegaduhan politik yang tidak sehat dan tidak produktif.

Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik, Faldo Maldini, menyampaikan bahwa tuduhan serupa sebelumnya telah berkali-kali diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, namun tetap diulang meski tidak terbukti.

Ia menyebut bahwa kini Gibran menjadi sasaran baru dari pola tuduhan yang sama, yang menurutnya hanya akan merusak kualitas demokrasi.

PSI menegaskan bahwa politik seharusnya menjadi ruang adu gagasan, bukan tempat menyebarkan fitnah dan kebencian yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Faldo mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi yang bermartabat dengan menghadirkan diskursus publik yang sehat dan konstruktif.

PSI menyatakan bahwa kehadiran Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan simbol regenerasi kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, PSI mendorong agar kegaduhan politik segera dihentikan agar pemerintahan dapat kembali fokus pada kerja-kerja besar demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Sementara itu, hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden mencapai 71,4 persen.

Angka tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Gibran dalam satu tahun masa jabatannya.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa sebanyak 19 persen responden menilai Gibran sebagai sosok muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.

Sebanyak 15,7 persen responden menilai Gibran dekat dengan rakyat, 10,3 persen menilai mampu bersinergi dengan Presiden Prabowo, dan 8,7 persen menyebut Gibran sebagai pribadi yang pintar dan cerdas.

Selain itu, 7,2 persen responden menilai Gibran membela kepentingan masyarakat kecil melalui kebijakan dan pendekatannya.

Meski demikian, survei juga mencatat bahwa 25,3 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden.

Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia juga mencatat bahwa mayoritas masyarakat tidak mempercayai isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 56,8 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap isu tersebut, sementara yang percaya hanya sebesar 16,1 persen.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga