PSI Dinilai Wajar Membela Jokowi dalam Polemik Ijazah Setelah Pengakuan Resmi UGM

Repelita Jakarta - Polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, mendapat pembelaan terbuka dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai memiliki kepentingan politik langsung terhadap figur tersebut.

Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyatakan bahwa perdebatan antara kubu Jokowi dan kelompok Roy Suryo saat ini berlangsung sengit karena masing-masing pihak memiliki agenda yang berbeda.

Jadi saya melihat kedua pihak ngotot dan pada saat ini karena kemungkinan besar Jokowi adalah Dewan Pembina dari PSI. Otomatis partai yang punya kepentingan tegak lurus untuk membela, ujar Heru pada 26 Oktober 2025.

Menurut Heru, langkah PSI untuk membela Jokowi merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik, mengingat posisi Jokowi yang berada di struktur tertinggi partai tersebut.

Saat ini memang PSI dan dalam perspektif politik wajar bagaimana PSI membabi buta akan membela bagian dari pengurus pusatnya, orang yang paling terhormat di partainya. Ini menjadi konsekuensi politik bagi PSI untuk mendukung Jokowi, jelasnya.

Namun, Heru menegaskan bahwa isu ijazah tidak seharusnya menjadi bahan perdebatan politik, melainkan harus disikapi sebagai persoalan akademis yang membutuhkan pembuktian ilmiah.

Akan tetapi ketika berbicara dalam ranah akademis dan itu yang dipertahankan Roy Suryo CS, yang selama ini berusaha untuk membuktikan bahwa keabsahan ijazah Jokowi itu palsu, menjadi persoalan ketika hal-hal yang sifatnya akademis dan bukan ranahnya politik, sebutnya.

Heru menilai bahwa keterlibatan PSI dalam isu ini justru memperlihatkan intervensi yang berlebihan dan tidak relevan terhadap proses pembuktian akademik yang sedang dilakukan.

Pada akhirnya publik melihat sebuah keniscayaan ataupun kemustahilan intervensi PSI terhadap hasil karya-karya dari Roy Suryo, ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa langkah-langkah Roy Suryo sejauh ini masih berada dalam koridor akademik dan dapat diuji secara objektif.

Untuk ranah pembuktian dalam bentuk otentik ataupun kerja-kerja nyata yang dilakukan Roy Suryo, saya pikir PSI tidak mempunyai kewenangan atau tekanan terhadap isu-isu ijazah Jokowi dan bahkan Gibran, tegasnya.

Lebih lanjut, Heru menilai bahwa pendekatan Roy Suryo dan timnya masih rasional dan tidak keluar dari batas akademik yang sah.

Kita melihat langkah-langkah yang sudah diambilnya adalah langkah rasional dan masih dalam koridor akademik, tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya menjadi acuan utama dalam menyikapi isu keabsahan ijazah Jokowi.

Saya mewanti-wanti saja ketika kemarin Jokowi dan Rektor juga sudah hadir dalam sebuah momen di Senatalis Fakultas Kehutanan, dan Rektor sendiri sudah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus terhormat dari UGM, imbuhnya.

Menurut Heru, pernyataan tersebut secara resmi memperkuat posisi akademik Jokowi sebagai lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM.

Ini secara kolektivitas dari pihak universitas yang sudah mempublikasikan bahwa Jokowi secara resmi sudah menjadi bagian dari alumni atau lulus dari Fakultas Kehutanan, jelasnya.

Heru menyimpulkan bahwa PSI kemungkinan besar memandang kehadiran Jokowi bersama Rektor UGM dalam acara tersebut sebagai bentuk legitimasi politik terhadap status akademik Jokowi.

Benang merahnya di sini, bahwa apa yang sudah menjadi langkah Jokowi dan Rektor UGM dengan menghadiri acara tersebut dipandang oleh PSI sebagai bagian dari legitimasi Jokowi, tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok