Proyek Whoosh Jadi Beban Negara hingga 60 Tahun, Jokowi Harus Tanggung Jawab!

 

Repelita Jakarta - Gerakan Rakyat menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebagai kebijakan yang diambil tanpa perhitungan matang dan kini menjadi beban ekonomi jangka panjang bagi negara.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, meminta mantan Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan kepada Presiden Prabowo Subianto atas warisan proyek yang dinilai menambah tekanan fiskal di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Tidak ada istilah APBN atau non-APBN, karena semua muaranya sama — uang rakyat juga, kata Nandang Sutisna.

Menurut Nandang, total biaya proyek Whoosh mencapai sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya. Ia memperkirakan beban keuangan jangka panjang proyek tersebut bisa menembus Rp130 triliun setelah memperhitungkan bunga pinjaman dan restrukturisasi utang kepada Tiongkok.

Gerakan Rakyat menyoroti bahwa skema pembayaran utang bahkan dapat berlangsung hingga 60 tahun ke depan. Kewajiban finansial proyek ini akan terus menempel pada APBN meski usia infrastruktur sudah melampaui masa pakainya.

Kita akan tetap membayar cicilan ketika rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini ironi yang menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa lalu, ujarnya.

Gerakan Rakyat juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti informasi yang pernah disampaikan Mahfud MD terkait dugaan kemahalan harga proyek Whoosh hingga tiga kali lipat dari nilai semestinya.

Menurut Nandang, dugaan tersebut harus diusut secara terbuka karena berpotensi menjelaskan akar dari lonjakan biaya dan panjangnya restrukturisasi keuangan proyek tersebut.

Publik berhak tahu apakah lonjakan biaya itu murni faktor teknis, atau ada unsur penyimpangan kebijakan dan mark up yang harus dipertanggungjawabkan, katanya.

Nandang menilai restrukturisasi jangka panjang bukan solusi, melainkan bentuk penundaan beban fiskal yang justru memperparah keuangan negara.

Sangat tidak layak menganggap Whoosh sebagai transportasi publik yang wajar merugi, apalagi ketika masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah yang kondisinya tidak layak. Prioritas anggaran sudah keliru, tutur Nandang.

Ia menambahkan bahwa restrukturisasi 60 tahun sama dengan mengalihkan beban antar-generasi, yang berarti anak cucu bangsa akan menanggung utang dari proyek yang manfaatnya terbatas.

Gerakan Rakyat menilai permintaan maaf dari Presiden Jokowi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kebijakan yang kini dinilai merugikan negara.

Rakyat tidak anti pembangunan, tapi menuntut pertanggungjawaban atas proyek yang sejak awal tidak layak secara ekonomi. Presiden Prabowo kini fokus memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas fiskal, tapi harus menghadapi beban dari keputusan yang terburu-buru, ucap Nandang.

Sebagai langkah konkret, Gerakan Rakyat mendesak DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pembiayaan dan pengelolaan proyek Whoosh, termasuk penggunaan dana BUMN dan APBN di dalamnya.

KPK, BPK, dan DPR harus turun tangan bersama memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek ini. Negara tidak boleh diam terhadap kebijakan yang diduga merugikan rakyat triliunan rupiah, tutup Nandang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga