Pramono Anung Pastikan Lahan Sumber Waras Siap Dibangun Rumah Sakit Internasional oleh Pemprov DKI

Repelita Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah sakit baru bertaraf internasional di atas lahan seluas 3,6 hektare yang terletak di sebelah Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pembangunan fasilitas kesehatan ini telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, termasuk Presiden dan sejumlah pimpinan lembaga negara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa proses hukum terkait lahan tersebut telah selesai.

Ia menjelaskan bahwa penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihentikan sejak tahun 2023, sehingga tidak ada lagi hambatan hukum untuk melanjutkan pembangunan.

Pramono menerangkan bahwa dari lima temuan yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga telah ditindaklanjuti dan dua lainnya telah memperoleh kejelasan hukum.

Ia menambahkan bahwa nilai tanah di kawasan tersebut telah meningkat signifikan, dari yang semula disebut merugikan Rp191 miliar, kini mencapai nilai pasar sekitar Rp1,4 triliun.

Dengan selesainya seluruh aspek hukum dan administratif, Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai tahap perencanaan pembangunan rumah sakit bertipe A di lokasi tersebut.

Pramono menyebut bahwa pembangunan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan di Ibu Kota.

Pemprov DKI telah mengajukan dua usulan pelaksanaan pembangunan kepada Kementerian Kesehatan.

Salah satunya adalah penetapan proyek ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Pramono berharap agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat masuk dalam daftar PSN.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan bertanggung jawab atas pembangunan fisik rumah sakit, sementara penyediaan peralatan medis berstandar internasional diharapkan dapat dibantu oleh Kementerian Kesehatan.

Ia menegaskan bahwa skema pembangunan akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Pramono menyampaikan bahwa koordinasi akan terus dilakukan agar proyek ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang tepat dan efisien.

Sebagai perbandingan, Pramono menyebut proyek Bank Jakarta yang dibangun di atas tanah milik pemerintah pusat.

Sementara untuk proyek Sumber Waras, tanahnya merupakan aset milik Pemprov DKI, sehingga skema kerja sama akan disesuaikan dengan kepemilikan lahan tersebut.

Dengan berakhirnya proses hukum yang telah berlangsung sejak tahun 2014, Pramono menilai bahwa ini adalah momentum penting untuk memulai pembangunan rumah sakit baru yang lengkap dan modern.

Ia menyampaikan bahwa dukungan penuh dari pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga Jakarta (*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga