Prabowo kandas berantas Korupsi dan Penegakkan Hukum Jika Tidak segera Ganti Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung

Repelita Surabaya - Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja lembaga penegak hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa Prabowo akan mengalami kesulitan serius dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara optimal jika tidak segera mengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Menurut Muslim, kasus proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh menjadi contoh nyata lemahnya penanganan hukum terhadap dugaan korupsi yang merugikan negara.

Ia menyebut bahwa proyek tersebut sejak awal telah ditentang oleh sejumlah menteri, termasuk Adrianof Chaniago dan Ignatius Jonan, namun keduanya justru dicopot dari jabatannya.

Muslim juga mengutip pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat menyebut proyek tersebut bermasalah, namun kemudian dianggap sebagai upaya cuci tangan.

Kerugian negara akibat proyek Whoosh disebut mencapai Rp73,5 triliun, menurut ekonom Anthony Budiawan, yang menyoroti adanya mark up besar dalam pengadaan.

Muslim menilai bahwa perubahan skema proyek dari kerja sama bisnis ke kerja sama antarnegara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan nasional.

Ia juga menyoroti lambannya penanganan kasus oleh KPK, termasuk laporan gratifikasi yang melibatkan Gibran dan Kaesang, serta kasus Silvester Matutina yang telah inkrah namun belum dieksekusi oleh Kejaksaan.

Menurutnya, pimpinan KPK saat ini tidak memiliki independensi karena dianggap memiliki kedekatan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Muslim menyebut bahwa banyak kasus besar yang mandek di KPK dan Kejaksaan, termasuk dugaan korupsi BBM oplosan yang menyeret nama Erick Thohir.

Ia menduga bahwa pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN berkaitan dengan kegagalan kinerja dan dugaan korupsi yang belum dituntaskan.

Selain itu, Muslim juga menyoroti perlunya pergantian Kapolri, mengingat sejumlah kebijakan dan tindakan yang dinilai tidak sejalan dengan visi reformasi hukum Presiden Prabowo.

Ia mempertanyakan mengapa Presiden harus turun langsung dalam urusan teknis seperti pemusnahan barang bukti narkoba, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurut Muslim, jika Prabowo tidak segera melakukan perombakan terhadap tiga institusi hukum tersebut, maka janji untuk memberantas korupsi hingga ke Antartika hanya akan dianggap sebagai retorika belaka.

Ia menegaskan bahwa publik menginginkan pemimpin yang berwibawa dan mampu menegakkan keadilan, bukan yang menjadi bahan olok-olok karena pembiaran terhadap bawahannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok 

Baca Juga