Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah

Repelita Jakarta - Politisi Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus menyampaikan pandangannya bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto layak dinilai secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kontroversial dalam sejarahnya.

Ia menyatakan bahwa Soeharto merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa yang tidak dapat dihapus, karena telah membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

Dalam keterangannya pada Kamis, 30 Oktober 2025, Bestari menegaskan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat disangkal dan menjadi dasar kuat untuk mempertimbangkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Bestari juga mengkritik sejumlah politisi dari PDI Perjuangan yang menolak usulan pemberian gelar tersebut, dengan menyebut bahwa penilaian subjektif tidak seharusnya mempengaruhi keputusan pemerintah.

Ia meyakini bahwa pemerintah memiliki mekanisme penilaian yang komprehensif dan tim penilai gelar pahlawan telah melakukan kajian mendalam terhadap setiap nama yang diusulkan.

Menurut Bestari, komentar negatif yang merendahkan sosok Soeharto menunjukkan ketidakobjektifan dalam melihat sejarah, dan mencerminkan ketidaksiapan untuk berdamai dengan masa lalu bangsa.

Ia menilai bahwa reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade, sehingga sudah saatnya masyarakat melihat sejarah dengan kepala dingin dan tidak terjebak pada luka politik masa lalu.

Bestari menyebut bahwa keberhasilan Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September yang mengancam keutuhan bangsa merupakan langkah tegas yang menentukan arah sejarah Indonesia.

Ia menilai bahwa tanpa tindakan tersebut, perjalanan bangsa bisa saja berbeda, dan hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Soeharto dianggap sebagai sosok yang berjasa besar.

Sementara itu, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan Bonnie Triyana menyatakan penolakannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat selama ini menginginkan standar yang jelas terhadap sosok pemimpin, termasuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi.

Bonnie menilai bahwa jika seorang tokoh yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, maka generasi muda bisa kehilangan acuan tentang pemimpin publik yang demokratis dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan harus mempertimbangkan integritas dan rekam jejak kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga