Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Repelita Jakarta - Proyek transportasi cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik, menyusul meningkatnya tekanan finansial dan sikap tegas pemerintah terhadap skema pembiayaan yang digunakan.

Selain menjadi bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh Tiongkok, proyek ini memicu diskusi luas karena lonjakan biaya yang signifikan serta perbandingan dengan proyek sejenis di Arab Saudi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang yang menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN) dalam proyek tersebut.

Ia menyatakan bahwa penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kewajiban tersebut tidak akan dilakukan, demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal nasional.

“Utang itu milik BUMN, bukan milik negara. Kami tidak akan menggunakan APBN untuk menutupinya,” ujar Purbaya dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 24 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan bahwa total biaya pembangunan Whoosh telah membengkak hingga mencapai Rp120,7 triliun, jauh melampaui estimasi awal yang pernah disampaikan.

Sebagian besar pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Tiongkok, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan kelayakan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, hubungan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN terus menunjukkan penguatan, dengan nilai perdagangan mencapai CNY 5,57 triliun selama tiga kuartal pertama tahun ini.

Tiongkok secara aktif mempromosikan kerja sama infrastruktur dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi kemitraan regional yang saling menguntungkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam pernyataan pada 24 Oktober 2025 menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh dan China–Laos Railway merupakan bukti nyata keberhasilan kolaborasi dalam meningkatkan konektivitas kawasan.

“China dan ASEAN memiliki visi bersama dan kepentingan yang saling mendukung. Proyek seperti jalur kereta cepat Jakarta–Bandung telah memperkuat integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan di sepanjang rutenya,” ujar Guo melalui laman resmi kementerian.

Namun di Indonesia, proyek Whoosh justru menjadi cerminan dilema antara ambisi pembangunan dan risiko finansial yang menyertainya.

Meskipun proyek ini dianggap sebagai lompatan besar dalam modernisasi transportasi nasional, lonjakan biaya dan ketergantungan pada pembiayaan asing menimbulkan pertanyaan serius.

Perbandingan dengan proyek Saudi Land Bridge di Arab Saudi semakin memperkuat perdebatan publik mengenai efisiensi dan transparansi anggaran.

Proyek kereta cepat Arab Saudi yang akan menghubungkan Jeddah dan Dammam melalui Riyadh sepanjang 1.500 kilometer hanya menelan biaya sekitar USD 7 miliar atau setara Rp116,2 triliun, berdasarkan kurs Rp16.600 per dolar AS.

Sementara itu, proyek Whoosh dengan panjang hanya 142 kilometer justru menghabiskan dana sebesar USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120,7 triliun.

Perbedaan mencolok ini memunculkan dugaan adanya ketidakefisienan atau bahkan potensi penggelembungan biaya dalam pelaksanaan proyek nasional tersebut.

Sejumlah ekonom menilai bahwa keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menanggung utang BUMN merupakan langkah penting dalam menjaga disiplin fiskal di tengah meningkatnya ketergantungan global terhadap pinjaman luar negeri.

Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa yang akan menanggung risiko finansial apabila proyek tidak memberikan hasil sesuai ekspektasi.

Di tengah upaya Tiongkok membangun ‘komunitas dengan masa depan bersama’ di Asia Tenggara, proyek Whoosh kini menjadi indikator penting dalam menilai kepercayaan publik terhadap investasi asing di sektor strategis Indonesia.

Apakah proyek ini akan menjadi simbol keberhasilan modernisasi atau justru menjadi pelajaran mahal dari kerja sama ekonomi yang timpang, masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.(*)