Musni Umar Semprot Jokowi: Pernyataan Jokowi soal Whoosh sebagai Investasi Sosial Tidak Masuk Akal

Repelita Jakarta - Sosiolog Musni Umar menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menyebut proyek Kereta Cepat Indonesia atau Whoosh sebagai bentuk investasi sosial.

Menurut Musni, pandangan tersebut tidak logis dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai konsep investasi yang menggunakan dana negara.

“Tidak masuk akal Jokowi, proyek Whoosh tidak dianggap beban negara,” tulis Musni melalui akun X @musniumar_ pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa setiap investasi negara seharusnya memberikan keuntungan nyata, baik bagi masyarakat maupun bagi kas negara secara langsung.

“Investasi negara harus memberi keuntungan,” sebut Musni dalam unggahan yang sama.

Musni menyebut bahwa proyek Whoosh justru meninggalkan beban utang yang besar, dengan nilai mencapai Rp116 triliun dan bunga tahunan sebesar Rp2 triliun yang harus dibayar secara berkelanjutan.

“Bukan seperti proyek Whoosh yang mewariskan utang Rp116 triliun, dan setiap tahun harus bayar bunga Rp2 triliun,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa manfaat dari proyek Whoosh tidak hanya bersifat materiil, melainkan juga sosial, seperti peningkatan produktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan.

Ia juga menyebut bahwa proyek tersebut berdampak positif terhadap lingkungan karena mampu mengurangi emisi karbon dan polusi dari kendaraan pribadi.

“Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang,” ujar Jokowi dalam unggahan Threads pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Jokowi menambahkan bahwa waktu tempuh yang lebih cepat merupakan salah satu bentuk keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal seperti Whoosh.

Ia menolak anggapan bahwa subsidi untuk proyek tersebut merupakan kerugian, dan menyebutnya sebagai bentuk investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

“Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun,” terangnya.

Jokowi juga mengungkap bahwa jika seluruh rute MRT selesai, subsidi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun berdasarkan perhitungan yang dilakukan 12 tahun lalu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga