Muslim Arbi Desak Penegak Hukum Adili Mantan Presiden Joko Widodo Secara Transparan dan Berkeadilan

 

Repelita Jakarta - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak adil dan konsisten dalam menegakkan hukum dengan mengadili mantan presiden Joko Widodo.

Muslim menyebut desakan tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan fenomena yang telah berkembang luas di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa narasi “Adili Jokowi” telah lama bergema dan bahkan diwujudkan dalam bentuk aksi massa serta vandalisme di sejumlah kota.

Jokowi wajib diadili. Ini narasi yang berkembang sejak lama. Saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden sejumlah aksi dan narasi telah berkembang di publik, ujar Muslim kepada RMOL pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Muslim menguraikan tiga alasan utama yang menurutnya menjadi dasar kuat untuk menuntut proses hukum terhadap mantan kepala negara tersebut.

Pertama, ia menyoroti proyek Kereta Cepat Whoosh yang dinilai meninggalkan beban utang besar bagi negara. Proyek KCJB disebut sebagai jebakan utang dari China yang berpotensi menyeret Indonesia ke dalam skenario pengambilalihan aset strategis oleh pihak asing, sebagaimana telah terjadi di beberapa negara lain.

Muslim menilai proyek tersebut dipaksakan dan sangat berisiko karena membuka celah bagi invasi ekonomi dari China melalui skema pembiayaan yang tidak transparan.

Kedua, Muslim menyinggung keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kasus hukum yang menjerat para menteri dan relawan selama masa pemerintahannya. Ia menyebut beberapa nama yang terlibat perkara hukum dan secara terbuka menyebut Jokowi dalam proses penyidikan, seperti Tom Lembong, Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, dan Immanuel Ebenezer.

Menurut Muslim, fakta bahwa nama Jokowi disebut dalam kasus mereka menunjukkan adanya peran yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh penegak hukum.

Ketiga, Muslim menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ia mempertanyakan mengapa para menteri dan relawan telah diproses hukum, sementara Jokowi belum tersentuh oleh proses serupa.

Ia mendesak agar APH segera mengambil langkah hukum terhadap Jokowi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan tidak memihak.

Muslim menyatakan bahwa penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga