Menkeu Purbaya Tolak Bertemu Gubernur dan Kepala Daerah Terkait Dana Pemda

\

 Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggelar pertemuan dengan para kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas polemik dana pemerintah daerah yang mengendap di bank.

Polemik ini muncul setelah Purbaya menemukan adanya dana Pemda sebesar Rp234 triliun yang tercatat menganggur di bank per September 2025, berdasarkan data Bank Indonesia.

Beberapa kepala daerah menolak temuan tersebut dan menilai angka itu tidak sesuai dengan catatan mereka.

Purbaya menekankan bahwa urusan verifikasi data bukan menjadi tanggung jawabnya dan seluruh informasi yang digunakan bersumber dari laporan bank sentral.

Ia menyarankan agar para gubernur langsung menanyakan kepada BI untuk memastikan keakuratan data tersebut.

Purbaya juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BI berasal dari berbagai pihak perbankan dan telah melalui proses pencatatan resmi.

Selain itu, Menkeu mengingatkan bahwa saldo Pemda akan menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ia mencontohkan beberapa gubernur yang menyatakan bahwa uangnya berada di giro atau rekening cek, sehingga bunganya lebih rendah dibandingkan deposito.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram @dedimulyadi71 membantah klaim pemerintah pusat dan meminta keterbukaan data untuk menghindari opini negatif di masyarakat, dengan tanggal posting 22 Oktober 2025.

Dedi menjelaskan hasil pengecekan ke Bank BJB menunjukkan Rekening Kas Umum Daerah hanya memiliki Rp2,62 triliun dan tidak ada dana deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa seluruh simpanan Pemda hanya tercatat di Bank BJB.

Dedi mengancam akan memecat Sekda jika ditemukan ketidaksesuaian antara catatan Pemda dengan data BI.

Ia menambahkan, dana yang ada saat ini sudah digunakan untuk membiayai proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, listrik, air, dan pembayaran pegawai outsourcing.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution juga membantah temuan Purbaya dengan menyatakan saldo RKUD milik Pemda hanya Rp990 miliar.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengamini temuan Purbaya terkait dana Pemda DKI sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

Pramono menjelaskan dana tersebut memang tersedia untuk pembayaran APBD yang biasanya mengalami lonjakan di akhir tahun, termasuk persiapan pembayaran pada akhir November dan Desember.

Pihak DKI menekankan bahwa temuan itu sesuai catatan dan akan digunakan sesuai kebutuhan pembayaran pemerintah daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga