Menkeu Purbaya Setujui Usulan Luhut Suntik Dana Rp50 Triliun ke INA dengan Syarat Fokus ke Sektor Produktif

Repelita Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesediaannya untuk menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih ke Indonesia Investment Authority, setelah menerima usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pernyataannya pada Sabtu 18 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp50 triliun per tahun hanya akan diberikan jika digunakan untuk sektor riil yang produktif, bukan untuk pembelian obligasi.

Ia menyebut bahwa penempatan dana ke instrumen pasif seperti surat utang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan, sehingga tidak layak didukung oleh pemerintah.

Purbaya juga mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dinilai terlalu bergantung pada investasi obligasi, padahal lembaga tersebut memiliki mandat sebagai sovereign wealth fund untuk menarik modal asing.

Menurutnya, INA dan Danantara seharusnya mampu menyerap dana dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara langsung.

Ia menyatakan dukungan terhadap ekspansi INA apabila dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan sekadar parkir di instrumen keuangan.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa dana SAL yang masih tersimpan di Bank Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat INA dan BPI Danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kegiatan bertajuk 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth, Luhut menyebut bahwa dana Rp50 triliun per tahun dapat menghasilkan leverage hingga Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

Ia menekankan bahwa kontribusi sektor swasta sangat penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, karena porsi belanja pemerintah melalui APBN hanya sekitar 10 hingga 15 persen.

Luhut juga menyatakan bahwa Indonesia harus membuka diri terhadap aliran modal asing langsung agar target tersebut dapat tercapai secara realistis.

Di sisi lain, Purbaya tetap menunjukkan ketegasan dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis yang menjadi sorotan publik.

Ia menyatakan akan menarik kembali dana MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober, meskipun telah mendapat peringatan dari Luhut agar tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut.

Purbaya menilai bahwa penarikan dana yang tidak digunakan merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara yang harus dijaga.

Ia menyebut bahwa jika dana MBG tidak terserap, maka akan dialihkan ke program lain yang lebih siap, seperti bantuan pangan beras 10 kilogram untuk masyarakat.

Menurutnya, pengalihan dana bukan bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional, melainkan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat secara langsung.

Luhut sebelumnya menyatakan bahwa penyerapan anggaran MBG telah menunjukkan progres positif dan meminta agar Kementerian Keuangan tidak mengambil tindakan pemotongan secara prematur.

Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran agar penyebaran manfaat ekonomi dapat berjalan optimal di seluruh wilayah.

Data dari Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun.

Polemik antara Purbaya dan Luhut mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang berbeda namun saling melengkapi, yakni disiplin fiskal dan percepatan realisasi manfaat ekonomi.

Keberhasilan program MBG dan pengelolaan dana investasi akan sangat bergantung pada sinergi antarinstansi serta kemampuan pemerintah menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kebutuhan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok