Laporan KPK Soroti Ketimpangan Kekayaan Menteri: Menpar Terkaya, Menkopolkam Terendah, Purbaya di Tengah

Repelita Jakarta – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 28 Oktober 2025, kembali menjadi perhatian publik karena mengungkap ketimpangan kekayaan yang mencolok di antara para menteri Kabinet Indonesia.  

Data tersebut menunjukkan rentang kekayaan yang sangat lebar, dari yang mencapai triliunan rupiah hingga yang berada di bawah Rp 10 miliar.  

Berikut daftar lengkap kekayaan para menteri berdasarkan laporan LHKPN terbaru, disusun berdasarkan urutan nilai harta:

1. Widiyanti Putri – Menteri Pariwisata: Rp 5,43 triliun  

2. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan: Rp 2,44 triliun  

3. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga: Rp 2,41 triliun  

4. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp 1,55 triliun  

5. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian: Rp 1,38 triliun  

6. Rosan Perkasa Roeslani – Menteri Investasi: Rp 864 miliar  

7. Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian: Rp 436 miliar  

8. Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM: Rp 337 miliar  

9. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM dan Imigrasi: Rp 269 miliar  

10. Rachmat Pambudy – Menteri PPN/Kepala Bappenas: Rp 251 miliar  

11. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan: Rp 208 miliar  

12. Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian: Rp 198 miliar  

13. Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur: Rp 117 miliar  

14. M. Iftitah S. Suryanagara – Menteri Transmigrasi: Rp 112 miliar  

15. Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan: Rp 99,1 miliar  

16. Nasaruddin Umar – Menteri Agama: Rp 98,9 miliar  

17. Dudy Purwagandhi – Menteri Perhubungan: Rp 82,7 miliar  

18. Dody Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum: Rp 76 miliar  

19. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan: Rp 56,1 miliar  

20. Ferry Joko Yuliantono – Menteri Koperasi: Rp 52,3 miliar  

21. Zulkifli Hasan – Menko Bidang Pangan: Rp 49,6 miliar  

22. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan: Rp 39,2 miliar  

23. Abdul Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat: Rp 37,4 miliar  

24. Meutya Viada Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital: Rp 35,4 miliar  

25. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum: Rp 32,7 miliar  

26. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial: Rp 26,2 miliar  

27. Rini Widyantini – Menteri PAN RB: Rp 25,7 miliar  

28. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Paspor: Rp 24,4 miliar  

29. Maman Abdurrahman – Menteri UMKM: Rp 23,1 miliar  

30. Nusron Wahid – Menteri ATR/Kepala BPN: Rp 21,8 miliar  

31. Yandri Susanto – Menteri Desa dan PDT: Rp 20,9 miliar  

32. Teuku Riefky Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif: Rp 20,2 miliar  

33. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 20,1 miliar  

34. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi: Rp 18,6 miliar  

35. Mukhtarudin – Menteri PMI: Rp 17,9 miliar  

36. M Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri: Rp 17,5 miliar  

37. Pratikno – Menko Bidang PMK: Rp 16,3 miliar  

38. Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umroh: Rp 16,2 miliar  

39. Sugiono – Menteri Luar Negeri: Rp 12,7 miliar  

40. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara: Rp 11,6 miliar  

41. Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN: Rp 11,3 miliar  

42. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan: Rp 11,2 miliar  

43. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp 11,1 miliar  

44. Budi Santoso – Menteri Perdagangan: Rp 9,48 miliar  

45. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan: Rp 8,59 miliar  

46. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia: Rp 4,76 miliar  

47. Hanif Faisol Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup: Rp 4,19 miliar  

48. Djamari Chaniago – Menko Politik, Hukum dan Keamanan: Rp 3,23 miliar  

Laporan ini menjadi bagian dari transparansi publik yang bertujuan untuk memperlihatkan kondisi ekonomi para pejabat negara secara terbuka.  

Disparitas kekayaan yang sangat lebar di antara para menteri menunjukkan latar belakang yang beragam, mulai dari pengusaha, akademisi, hingga birokrat.  

Masyarakat kini menanti bagaimana perbedaan kekuatan ekonomi ini akan memengaruhi arah kebijakan dan kinerja kabinet dalam menjalankan tugas kenegaraan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga