Kritik Lama Terbukti, Proyek Kereta Cepat Jokowi Jadi Beban Keuangan Negara

 

Repelita Jakarta - Kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah dampak finansialnya mulai dirasakan oleh negara.

Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, menyatakan bahwa sejak awal proyek tersebut sudah menunjukkan banyak kelemahan, mulai dari perencanaan yang terburu-buru hingga skema pembiayaan yang tidak efisien.

Dalam pernyataannya di kanal Youtube Abraham Samad pada Senin, 27 Oktober 2025, Agus mengungkap bahwa dirinya bersama mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan merupakan dua pihak yang secara tegas menolak proyek tersebut.

Saat itu ada dua orang yang menolak, satu namanya Menhub Ignasius Jonan, kedua saya. Kebetulan kami berdua sama-sama membereskan kereta api.

Agus menilai bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nasional dan bertentangan dengan semangat Nawacita yang menekankan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Ia mempertanyakan alasan pembangunan kereta cepat di jalur Jakarta–Bandung yang dinilai tidak mendesak dan justru menimbulkan beban keuangan.

Tapi kenapa malah dibikinnya di Jakarta–Bandung? Mahal, uangnya dari mana?

Agus juga mengungkap bahwa proyek tersebut awalnya merupakan bagian dari kerja sama bilateral dengan Jepang untuk pembangunan jalur Jakarta–Surabaya.

Namun, secara tiba-tiba proyek dialihkan ke Tiongkok, yang menyebabkan perubahan total dalam skema pembiayaan dan desain teknis.

Jepang kan sudah bantu dari awal. Tahap pertama harusnya sampai Bandung, berhenti di Karawang karena di sana banyak investasi Jepang. Final itu G-to-G. Tapi kok tiba-tiba berubah, diserahkan ke Cina?

Ia menyoroti perbedaan bunga pinjaman antara Jepang dan Tiongkok, di mana Jepang menawarkan bunga 0,1 persen sementara Tiongkok menetapkan bunga dua persen.

Begitu lihat hitung-hitungannya, langsung beda. Di Jepang bunganya 0,1 persen. Tapi setelah ke Cina, malah jadi dua persen. Rutenya pun berubah.

Agus menegaskan bahwa persoalan proyek ini tidak hanya terletak pada biaya konstruksi, tetapi juga mencakup pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, dan operasional yang kompleks.

Ia mengaku telah menyampaikan kritik sejak sembilan tahun lalu, namun saat itu justru mendapat serangan dari sejumlah relawan pemerintah.

Yang ribut saat itu relawan, saya bilang nggak masalah di grup-grup itu saya diserang, ya nggak apa-apa. Memang saya nggak ada keinginan mau dapetin proyek tapi ini nggak bener nanti susah. Nah sekarang kejadian sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga