Kontroversi Usulan Pahlawan Nasional Soeharto Gus Dur dan Marsinah Guntur Romli Khawatir Dampak Bagi Mahasiswa 98

Repelita Jakarta - Politikus PDI-P, Guntur Romli, menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, yang dinilai dapat menimbulkan kontroversi terkait gerakan Reformasi 1998 dan perjuangan mahasiswa saat itu.

Guntur menegaskan bahwa apabila Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional, perjuangan mahasiswa yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru pada 1998 berpotensi dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara.

Ia menambahkan, langkah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga berisiko menutupi catatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sepanjang masa pemerintahannya.

Guntur mencontohkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang telah diakui negara, seperti peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius 1982–1985, Tragedi Talangsari 1989, Rumah Geudong, penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998, serta tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, dan kerusuhan Mei 1998.

Ia menilai, jika Soeharto dijadikan pahlawan, peristiwa-peristiwa tersebut bisa disalahartikan sebagai hal yang sah atau dibenarkan oleh rezim Orde Baru pada masanya.

Guntur juga menyoroti ketidaksesuaian pengusulan Soeharto bersamaan dengan tokoh-tokoh yang dikenal menentang Orde Baru, seperti Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.

Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut seolah menjadikan nama Gus Dur dan Marsinah sebagai “timbal balik” untuk membenarkan pemberian gelar kepada Soeharto, padahal kedua tokoh itu dikenal melawan Orde Baru.

Guntur menekankan bahwa secara logika, tidak mungkin tokoh-tokoh yang memiliki posisi berseberangan dalam sejarah perjuangan bangsa ditempatkan setara dalam daftar kepahlawanan.

Menurutnya, yang layak menerima gelar pahlawan adalah mereka yang melawan Soeharto dan rezim Orde Baru, sementara Soeharto tetap tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang digulingkan melalui gerakan Reformasi 1998 akibat praktik KKN, pemerintahan otoriter, dan pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas berisi 40 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Saifullah menjelaskan bahwa daftar usulan tersebut merupakan hasil pembahasan selama beberapa tahun terakhir, dengan sebagian nama sudah memenuhi syarat sejak lima hingga enam tahun lalu, dan sebagian baru diputuskan tahun ini.

Selain Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal (Purn) M Jusuf, dan Jenderal (Purn) Ali Sadikin.

Fadli Zon menyebut Dewan Gelar akan segera menggelar sidang untuk membahas ke-40 nama tersebut dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga