Komisi Reformasi Polri Tidak Jelas Rizal Fadillah Sebut Rezim Omon-omon

Repelita Jakarta - Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menyoroti rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian yang hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.

Rizal mengatakan publik masih menunggu langkah nyata dari rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk komisi tersebut pasca kerusuhan akhir Agustus lalu.

Orang semua menunggu kabar tindak lanjut dari rencana Prabowo untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, ujar Rizal, Kamis 23 Oktober 2025.

Ia menilai respons cepat Presiden dalam merespons usulan reformasi patut diapresiasi, tetapi eksekusi hingga kini masih belum terlihat.

Sorotan publik terhadap Polri muncul karena penilaian bahwa institusi kepolisian masih kurang profesional, penegakan hukum lemah, serta adanya dugaan keterlibatan aparat dalam aksi rusuh.

Reformasi adalah jalan terbaik untuk pembenahan mendasar. Struktur, fungsi, pendidikan, dan kualitas personal menjadi bagian penting dari reformasi, tegas Rizal.

Ia mengungkapkan kabar bahwa tim atau komisi reformasi telah terbentuk berjumlah sembilan orang, namun hingga kini belum ada surat keputusan maupun pelantikan resmi.

Cerita hanya dari omon ke omon saja. Sayang omonnya kurang bertanggung jawab. Maklum rezim omon-omon, sindir Rizal.

Rizal menekankan bahwa langkah pertama untuk membuktikan keseriusan reformasi adalah dengan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisi Reformasi Kepolisian harus dimulai. Tuntutan rakyat atas awal pembuktian adalah ganti Kapolri Sigit Listyo Prabowo, ujarnya.

Pergantian Kapolri menjadi simbol nyata dari reformasi itu sendiri dan membuka jalan bagi kelancaran perubahan di tubuh Kepolisian, tambahnya.

Benar bahwa reformasi tidak identik ganti Kapolri, tetapi ganti Kapolri adalah reformasi. Binatang itu bukan kuda, tetapi kuda itu binatang, tegas Rizal.

Ia memperingatkan bahwa bila reformasi hanya sebatas wacana, hal itu berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Kebaikan di bidang lain rontok akibat pengabaian atau ketakutan realisasi niat bagus untuk melakukan reformasi. Nila setitik rusak susu sebelanga, ucapnya.

Rizal menegaskan agenda reformasi Polri harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar basa-basi politik.

Dampak buruk bagi Prabowo jika agenda ini mundur maju, tarik ulur, atau basa-basi, akan kalah gertak oleh Kapolri yang telah mengerahkan Tim Transformasi Reformasi, imbuhnya.

Ia menilai Prabowo terkesan ragu dan tidak konsisten, serta kerap membuat keputusan yang emosional dan tidak matang.

Perencanaan Prabowo tidak pernah matang, selalu sporadis dan politis, emosional dan egois. Tidak mampu menggalang kekuatan riil atas perencanaan populis, tandas Rizal.

Rizal menyinggung perjalanan karier militer Prabowo dan masa lalunya, termasuk kesalahan dalam reformasi 1998.

Mengulang kesalahan reformasi 1998. Ia mengkhianati amanat keluarga, terusir ke Yordania. Mengkhianati karakter prajurit, dipecat dari tentara, dan mengabaikan prinsip hak asasi dengan menculik aktivis kritis. Prabowo rapuh, timpal Rizal.

Ia menyerukan agar Presiden Prabowo kembali pada konsistensi dan keberanian sejati seorang prajurit.

Sebelum terlambat dan berdampak buruk, Prabowo baiknya kembali pada keberanian prima dan bersama rakyat menjalankan reformasi Kepolisian, pecat Listyo Sigit sebelum dipecat rakyat. Prabowo itu TNI yang tidak boleh kalah nyali oleh Polisi, bebernya.

Jangan sampai pertanyaan terus berulang dengan tajam yakni mau reformasi tidak, Pak Prabowo? Jawaban ada pada jiwa sang ksatria lembah Tidar, bukan pada raga sang penjaja cinta yang tertukar, kuncinya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok