Klarifikasi Lengkap Ketua KPU soal Pesawat Jet Pribadi untuk Perjalanan Dinas

Repelita Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Afifuddin memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam rangkaian perjalanan dinas Pemilu 2024, menyusul pernyataan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyebut adanya pelanggaran etik oleh anggota KPU.

Afifuddin menegaskan bahwa pemanfaatan jet pribadi dilakukan sebagai langkah operasional dalam kondisi luar biasa, bukan sebagai bentuk pemborosan anggaran atau pelanggaran hukum.

Ia menjelaskan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari, sehingga waktu pengadaan dan distribusi logistik menjadi sangat terbatas.

Dalam situasi tersebut, KPU pusat dituntut untuk melakukan pemantauan dan memastikan kesiapan logistik secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang bersamaan.

Afifuddin menyebut bahwa moda transportasi reguler tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas tinggi ke daerah terluar maupun kota besar yang memiliki jumlah pemilih signifikan dan agenda padat.

Awalnya, penggunaan jet pribadi dirancang untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan terpencil yang berpotensi mengalami kendala logistik, namun dalam pelaksanaannya, justru banyak daerah non-3T yang menghadapi hambatan serupa.

Ia menambahkan bahwa mobilitas lintas pulau dalam waktu singkat, seperti kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari, tidak dapat dilakukan dengan penerbangan komersial reguler karena keterbatasan jadwal dan risiko keterlambatan.

Menurut Afifuddin, keputusan tersebut murni didasarkan pada kebutuhan teknis dan efisiensi koordinasi nasional, bukan gaya hidup atau preferensi pribadi.

Penggunaan jet pribadi juga dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan distribusi logistik serta meningkatkan efisiensi anggaran, dengan inspeksi mendadak oleh KPU RI ke berbagai daerah yang berdampak pada kesiapan KPU daerah dalam proses sortir, pelipatan, dan pengepakan logistik.

Afifuddin menyampaikan bahwa kehadiran langsung KPU pusat memberikan efek psikologis positif bagi KPU daerah, sehingga mereka bekerja sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.

Ia menilai bahwa hasil dari inspeksi langsung tersebut mampu mengurangi kesalahan dalam pengadaan dan distribusi logistik, serta mempercepat penyelesaian kendala yang sebelumnya sering terjadi di berbagai daerah.

Efisiensi anggaran yang dicapai dari langkah ini disebut mencapai Rp380 miliar, yang menurut Afifuddin merupakan hasil nyata dari pendekatan operasional yang diterapkan.

Terkait penggunaan anggaran, Afifuddin menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran KPU RI, serta telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU berhasil melakukan efisiensi dari nilai awal Rp65 miliar menjadi Rp46 miliar, dengan pengawasan internal yang ketat.

Afifuddin menyatakan bahwa tidak ada proses yang disembunyikan dan seluruh kegiatan dilakukan secara transparan serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa KPU tetap mendengarkan aspirasi publik, namun juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas.

Untuk kegiatan monitoring dan supervisi yang bersifat reguler dan tidak dalam kondisi luar biasa, KPU tetap menggunakan moda transportasi komersial biasa.

Afifuddin berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat dan media mengenai latar belakang serta tujuan dari penggunaan jet pribadi tersebut.

Ia menegaskan komitmen KPU terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam pelaksanaan demokrasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok