Jokowi Tertarik Tawaran Xi Jinping untuk Proyek Kereta Cepat Tiongkok

Repelita Jakarta - Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Indonesia merupakan gagasan langsung dari Presiden Joko Widodo, bukan hasil kajian kementerian atau lembaga teknis terkait.

Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa tahun lalu, Agus mengaku terkejut saat mendengar langsung dari Presiden bahwa ide pembangunan kereta cepat berasal dari dirinya sendiri. Hal ini disampaikan Agus dalam kanal Youtube Abraham Samad pada Senin, 27 Oktober 2025.

“Saya waktu itu dipanggil, saya katakan, ‘Pak, ini ide siapa?’ Beliau jawab, ‘Ide saya,’” ujar Agus menirukan percakapan tersebut.

Agus awalnya menduga proyek tersebut merupakan inisiatif Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan. Namun Presiden Jokowi menyampaikan bahwa karena Menteri Perhubungan saat itu tidak menyetujui, maka ia memerintahkan Menteri BUMN untuk melanjutkan proyek tersebut.

Agus juga menyinggung bahwa Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama awal dengan Jepang untuk proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya, dimulai dari tahap awal hingga Bandung. Jepang bahkan telah menyusun studi komprehensif dalam bentuk buku tebal yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Namun kerja sama tersebut mendadak dialihkan ke Tiongkok. Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi tergiur dengan tawaran langsung dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, saat berkunjung ke Beijing.

“Waktu saya di Beijing, saya diajak naik itu ke Shanghai, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertanya, ‘Bapak mau?’ Saya bilang ‘Mau.’ ‘Mau dibantu?’ Ya sudah,” kata Agus menirukan percakapan antara Jokowi dan Xi Jinping.

Menurut Agus, alasan Presiden Jokowi memilih Tiongkok adalah karena proses pembiayaan dan negosiasi dengan Jepang dinilai terlalu rumit. Sementara Tiongkok menawarkan kemudahan di awal, meskipun menyimpan tantangan di tahap akhir.

“Kalau kita bicara loan Jepang itu memang detail banget dan ribet, tapi setelah selesai ya beres kayak MRT. Kalau Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahnya di belakang,” jelas Agus.

Ia juga menambahkan bahwa bunga pinjaman dari Jepang saat itu hanya 0,1 persen dengan titik impas selama 40 tahun. Namun tawaran Tiongkok dianggap lebih murah sehingga studi Jepang dibongkar dan digantikan dengan pendekatan baru.

Kini, setelah proyek kereta cepat terbukti menimbulkan beban finansial besar, Agus mengingatkan kembali bahwa keputusan tersebut diambil tanpa perhitungan matang dan Indonesia sebenarnya belum membutuhkan moda transportasi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga