Janji BGN Beri Rp5 Juta untuk Konten MBG Viral Disindir Dandhy Laksono: Duit Pajakmu Buat Nebelin Bedak

 

Repelita Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjanjikan insentif sebesar Rp5 juta kepada pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila konten positif yang mereka buat tentang program tersebut berhasil viral di media sosial.

Kebijakan tersebut memicu sorotan publik, termasuk dari jurnalis investigasi Dandhy Laksono. Ia menyampaikan kritik melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Selasa, 28 Oktober 2025. Dalam unggahannya, Dandhy menyindir bahwa dana pajak justru digunakan untuk mempercantik tampilan luar, bukan memperbaiki substansi program.

Duit pajakmu buat: Nyehatin kulit ❎. Nebelin bedak ✅, tulis Dandhy.

Ia menilai bahwa MBG bukanlah program murni untuk perbaikan gizi, melainkan bagian dari strategi politik untuk mempertahankan dukungan dari kelompok tertentu. Menurutnya, hal ini telah diungkapkan dalam film dokumenter Dirty Vote yang ia sutradarai.

MBG adalah proyek politik "gentong babi" untuk memelihara dukungan di antara sirkel politik pendukung kekuasaan (elemen Ongkos - Dirty Vote), ujar Dandhy.

Lebih lanjut, Dandhy menyatakan bahwa MBG tidak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemberantasan stunting, pemenuhan standar gizi nasional, maupun penguatan pangan lokal. Ia juga menilai program tersebut tidak berkontribusi pada pemerataan ekonomi masyarakat.

Tidak ada kaitan dengan memberantas stunting, pemenuhan standar gizi manusia Indonesia, penguatan pangan lokal, ucapnya.

Apalagi pemerataan ekonomi masyarakat, tambah Dandhy.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa insentif tersebut bertujuan untuk mendorong para Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan gizi secara efektif kepada publik.

Tapi juga mampu mengemas pesan gizi menjadi narasi yang menggerakkan dan membangun optimisme publik, kata Nanik dalam keterangannya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang akurat dan terkoordinasi sebagai kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Nanik juga mengingatkan bahwa respons cepat terhadap isu di lapangan sangat diperlukan untuk melawan penyebaran hoaks.

Kita tidak boleh kalah cepat dari hoaks. Kareg dan Korwil harus jadi sumber informasi resmi, dan cepat mengklarifikasi isu di lapangan, ucap Nanik.

Setiap Kareg dan Korwil harus menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi akurat dan edukatif kepada publik, tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga