Dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (24/10/2025), Ferdinand menilai wacana tersebut merupakan bentuk kegilaan luar biasa yang menafikan nilai sejarah dan kebenaran hukum bangsa.
Ia menilai pemerintahan saat ini seolah merasa berhak melakukan apa pun tanpa mempertimbangkan sisi moral dan historis terhadap perjalanan bangsa.
“Gila juga ya, kok saya melihat rezim ini seperti merasa punya hak melakukan apa saja sekehendak hati seolah-olah rezim sekarang ini boleh melakukan apa saja. Mengabaikan nilai-nilai kebenaran sejarah, tidak peduli soal hukum dan segala macam,” ujar Ferdinand.
Menurutnya, ide untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional menunjukkan ketidakpedulian terhadap sejarah kelam masa lalu.
Ferdinand menyinggung bahwa banyak kasus besar yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto belum pernah diselesaikan secara hukum hingga kini.
“Saya kaget kalau Soeharto kemudian akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional, ini menurut saya adalah sebuah kegilaan yang luar biasa,” tambahnya.
Ia juga menyoroti berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum pernah tuntas di pengadilan.
“Soeharto pernah dicap sebagai pemimpin terkorup, Soeharto pernah melakukan kekerasan selama masa pemerintahannya, zaman-zaman petrus (penembakan misterius), zaman reformasi 98, banyak nyawa yang hilang, dan Soeharto pernah dituduh melakukan korupsi kolusi nepotisme dan semua itu tidak tuntas sampai sekarang. Tapi justru Soeharto mau diberikan gelar pahlawan nasional,” tutur Ferdinand.
Ferdinand menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah bentuk penghinaan terhadap para pejuang sejati yang telah mengorbankan hidup demi kemerdekaan dan keadilan bangsa.
“Ketika nama Soeharto, foto Soeharto terpampang sederet sejajar dengan pahlawan nasional kita yang sesungguhnya, menurut saya ini adalah pelecehan kepada para pahlawan nasional kita, pelecehan terhadap sejarah yang tidak patut untuk diteruskan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan sikap pribadi untuk menolak keras rencana pemberian gelar tersebut.
“Saya Ferdinand Hutahaean menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena memang tidak layak sama sekali,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan bahwa usulan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah melalui tahapan pembahasan yang panjang di tingkat kementerian.
Namun, keputusan akhir masih menunggu proses penilaian dan pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

