Ferdinand Hutahaean Nilai Proyek Kereta Cepat Tak Rasional dan Bebani Keuangan Negara Serta Rakyat

 Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menilai proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak lahir dari kajian yang matang, melainkan lebih merupakan dorongan ambisi pribadi mantan Presiden Joko Widodo yang terlalu berani mengambil risiko tanpa kalkulasi realistis.

Ia berpendapat proyek tersebut sejak awal tidak menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan sekadar simbol prestise politik yang dibungkus dengan narasi modernisasi transportasi.

Menurut Ferdinand, konsep kereta cepat seharusnya menjadi wujud pemerataan dan kemudahan akses publik, namun kenyataannya justru menciptakan ketimpangan karena harga tiket yang mahal dan jangkauan terbatas.

“Sejak awal Kereta Cepat Indonesia ini sudah gagal nalar,” ujar Ferdinand melalui kanal YouTube CNN Indonesia pada 23 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, kegagalan itu terjadi karena perencanaan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi nasional.

Ferdinand menilai pemerintah saat itu tidak menghitung risiko utang secara rasional, sebab seluruh pembiayaan proyek diperoleh dari pinjaman luar negeri yang tetap harus dikembalikan beserta bunganya.

Menurutnya, keputusan menjalankan proyek tanpa skema bisnis yang jelas hanya akan menambah beban keuangan negara dan menekan ruang fiskal di masa mendatang.

Ferdinand juga menilai manfaat ekonomi dari proyek tersebut tidak sebanding dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan.

Dana pembangunan yang menembus angka lebih dari Rp120 triliun, katanya, justru menimbulkan tekanan baru bagi APBN di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Ia menyoroti pula rendahnya tingkat keterisian penumpang yang menyebabkan potensi keuntungan yang dijanjikan di awal sulit tercapai.

Dengan biaya operasional harian yang tinggi dan pendapatan tiket yang belum menutupi pengeluaran, Ferdinand memperingatkan adanya potensi kerugian berkelanjutan yang akan ditanggung negara.

“Ini adalah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan risiko. Sementara sekarang risiko ini ditanggung semua rakyat,” tegas Ferdinand.

Ia menambahkan, jika kewajiban pembayaran utang proyek itu gagal dipenuhi, dampaknya dapat menjalar pada stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Ferdinand menilai, pengalaman proyek KCIC seharusnya menjadi pelajaran penting agar kebijakan infrastruktur ke depan dilakukan berdasarkan analisis manfaat publik, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik jangka pendek. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga