DPR Soroti Pernyataan Jokowi soal Whoosh, Tegaskan Proyek Bisnis BUMN Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Repelita Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebagai investasi sosial untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan, bukan sekadar proyek komersial pencari laba.

Menurut Herman, jika proyek tersebut dikategorikan sebagai investasi sosial, maka harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila konsorsium BUMN dan PT KCIC mengalami kerugian.

Kalau investasi sosial lantas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian KCIC dan konsorsium BUMN?, kata Herman, Selasa, 28 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa sejak awal proyek Whoosh dirancang sebagai proyek bisnis dan dikelola oleh badan usaha milik negara, bukan langsung oleh pemerintah.

Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah, katanya.

Ketika ditanya apakah pernyataan Presiden Jokowi tidak tepat, Herman memilih untuk tidak memberikan komentar langsung.

Namun saat ditanya mengenai kemungkinan DPR, khususnya Komisi VI, akan memanggil Jokowi untuk meminta keterangan terkait proyek Whoosh, Herman menyatakan bahwa fokus pembahasan akan diarahkan kepada BPI Danantara.

Komisi VI akan membicarakan solusi masalah Whoosh dengan Danantara, pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China atau Whoosh yang kini menjadi perhatian publik dan sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi menegaskan bahwa proyek tersebut sejak awal tidak dirancang untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang.

Di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi dalam proyek tersebut, Jokowi menekankan bahwa pembangunan transportasi massal harus dilihat sebagai pelayanan publik, bukan sebagai instrumen bisnis semata.

Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, ujar Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah.

Ia menjelaskan bahwa proyek Whoosh lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melumpuhkan wilayah Jabodetabek dan Bandung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, kemacetan tersebut telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar dan proyek Whoosh diharapkan dapat memberikan manfaat non-finansial yang signifikan.

Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa, ujarnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga