
Repelita Jakarta – Polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Isu kerugian dan utang yang menumpuk menjadi pemantik perhatian masyarakat terhadap proyek transportasi tersebut.
Selain nilai utang yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah, dugaan terjadinya penggelembungan anggaran atau mark up dalam pelaksanaan proyek juga turut menjadi perhatian. Sejumlah pihak meyakini bahwa praktik korupsi telah terjadi dalam proses pembangunan kereta cepat tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah mulai melakukan penyelidikan atas dugaan mark up anggaran dalam proyek yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah KPK ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota legislatif.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa KPK harus bertindak tegas dan tidak gentar dalam menangani kasus tersebut.
KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan, kata Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk menjawab keresahan masyarakat. Ia menekankan bahwa jika ditemukan bukti korupsi, maka pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Menurut dia, siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian, lanjutnya.
Abdullah juga berharap agar proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan independen. Ia menilai bahwa hasil penyelidikan yang kredibel dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi, khususnya di sektor infrastruktur.
Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kami harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini, kata Abdullah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

