Dirty Vote II Ungkap Distribusi Bantuan Sosial oleh Aparat Menjelang Pilkada Dianggap Sarat Kepentingan Politik

 

Repelita Jakarta - Film dokumenter Dirty Vote II yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono kembali memantik sorotan publik setelah menampilkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam distribusi bantuan sosial menjelang Pilkada 2024.

Dalam dokumenter tersebut, akademisi hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan bahwa praktik penyaluran bansos oleh kepolisian melahirkan istilah partai coklat, yang merujuk pada dominasi institusi tersebut dalam pelaksanaan program sosial yang seharusnya berada di bawah kewenangan kementerian terkait.

Feri memaparkan bahwa distribusi bansos dilakukan menjelang hari pemungutan suara, melibatkan struktur kepolisian dari pusat hingga polsek, dibungkus dalam operasi bertajuk cooling system, dan disertai dengan seremonial agar tampak memiliki alasan formal.

Dia menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan operasi tersebut berasal dari data Indeks Kerawanan Pilkada yang diterbitkan oleh Bawaslu, dengan penentuan wilayah rawan melibatkan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Peta hasil IKP menunjukkan wilayah yang ditandai merah-hitam jika ditetapkan oleh Bawaslu dan kepolisian, serta warna hitam jika hanya ditetapkan oleh kepolisian, yang menurut Feri memperluas cakupan daerah rawan secara signifikan.

Kepolisian kemudian menggunakan data tersebut sebagai dasar pelaksanaan cooling system, sebuah operasi yang diklaim bertujuan mencegah konflik, terutama yang berpotensi dipicu oleh isu SARA, namun di lapangan justru berbentuk pembagian bansos.

Feri menegaskan bahwa pembagian bansos bukan merupakan tugas institusi kepolisian, melainkan kewenangan kementerian atau dinas sosial, sehingga pelaksanaan program tersebut oleh aparat dinilai menyimpang dari ketentuan.

Dia menyebut bahwa kegiatan pembagian bansos sebagai bagian dari cooling system berlangsung di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas yang meningkat menjelang hari pemungutan suara.

Dalam penelitiannya, Feri memaparkan pola pembagian bansos di tiga provinsi yaitu Banten, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah, yang seluruhnya menunjukkan keterlibatan aktif aparat kepolisian.

Di Banten, pembagian bansos berlangsung antara 22 hingga 25 Juni dan semakin intensif mendekati hari Pilkada, dengan keterlibatan polda dan polres di berbagai daerah.

Di Kalimantan Timur, pola serupa terjadi sejak 25 Juni, dengan partisipasi aparat kepolisian dari tingkat provinsi hingga kabupaten, dan peningkatan intensitas menjelang hari pemungutan suara.

Di Jawa Tengah, pembagian bansos dimulai lebih awal, yakni sejak 28 Maret, dan melibatkan langsung Kapolda saat itu, Irjen Ahmad Lutfi, yang kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Feri mencatat bahwa meskipun Ahmad Lutfi telah mencalonkan diri dan tidak lagi membagikan bansos secara langsung, aparat kepolisian di bawahnya tetap melanjutkan kegiatan tersebut hingga hari Pilkada.

Dia menyebut bahwa operasi cooling system di Jawa Tengah melibatkan tiga pilar yaitu kepolisian, militer, dan aparatur sipil negara, yang menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi dalam pelaksanaan program bansos.

Feri menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa ketiga daerah yang disoroti dalam penelitiannya seluruhnya dimenangkan oleh partai presiden, yaitu Partai Gerindra, dan menyebut dukungan Presiden Prabowo terhadap pencalonan Ahmad Lutfi disampaikan secara terbuka di kediaman Presiden Joko Widodo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga