Dino Patti Djalal Ungkap Lima Alasan Wapres Gibran Sulit Menjabat Dua Periode

Repelita Jakarta - Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, menyampaikan pandangannya terkait isu Pemilu 2029 yang mulai ramai diperbincangkan publik. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan Gibran Rakabuming Raka didorong untuk menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua periode.

Menurut Dino, wacana tersebut justru berpotensi merugikan Gibran sendiri. Ia menyampaikan lima poin penting yang menjadi dasar penilaiannya terhadap isu tersebut melalui unggahan di akun Threads pribadinya pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia menyebut bahwa dorongan agar Gibran kembali berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk periode kedua merupakan langkah yang tidak realistis. Sebab, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak prerogatif calon presiden, bukan wakilnya.

Dino menilai bahwa gerakan tersebut dapat mempatakompli Presiden Prabowo, karena format pasangan calon ditentukan oleh presiden yang bersangkutan. Ia menyebut bahwa hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam internal koalisi.

Poin kedua yang disampaikan Dino adalah potensi munculnya rasa gundah di dalam koalisi Merah Putih. Menurutnya, dorongan terhadap pasangan Prabowo-Gibran dua periode bisa mengaktifkan ketegangan yang selama ini terpendam di antara partai-partai pendukung.

Poin ketiga, ia menilai bahwa gerakan tersebut justru merugikan Gibran. Sebab, segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan Gibran selama empat tahun ke depan akan dianggap sebagai manuver politik menuju pencalonan kembali.

Dino juga menyoroti menurunnya pamor politik Presiden Jokowi dan partainya, PSI, yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Ia menyebut bahwa Prabowo tidak lagi membutuhkan dukungan politik dari Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Poin kelima yang disampaikan Dino adalah tidak adanya preseden sejarah mengenai pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat selama dua periode berturut-turut, kecuali pasangan Soekarno-Hatta pada masa awal kemerdekaan.

Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa wacana tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas politik dan pemerintahan yang sedang berjalan (*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga