[BREAKING NEWS] KPK Telah Usut Dugaan Korupsi dan Pembengkakan Biaya Proyek Whoosh Sejak Awal 2025

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah memulai penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap beban utang besar dan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah dimulai sejak awal tahun 2025. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin petang, 27 Oktober 2025.

Meski demikian, Budi belum dapat membeberkan rincian penanganan perkara karena proses masih berada pada tahap penyelidikan. Ia menegaskan bahwa KPK tetap membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau data relevan untuk turut membantu pengungkapan kasus ini.

“Tentu setiap informasi dan data, baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat, itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim, untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak 2016. Nilai investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dolar AS, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Sejumlah pihak menilai besarnya biaya pembangunan proyek ini sebagai indikasi adanya praktik korupsi. Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan proyek serupa di Tiongkok.

“Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta dolar AS per km,” kata Anthony.

Ia membandingkan dengan proyek kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km yang hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km. Menurut Anthony, proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km, atau selisih total sekitar 2,7 miliar dolar AS.

“Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

Ia juga menilai bahwa proses evaluasi proyek sepanjang 142,3 km tersebut dilakukan secara tidak profesional dan cenderung menguntungkan pihak tertentu. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan barang publik.

Di sisi lain, kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator proyek juga menjadi sorotan. Perusahaan mengalami tekanan berat akibat kewajiban pembayaran utang dan bunga kepada pihak Tiongkok, ditambah dengan tingginya biaya operasional yang menyebabkan kerugian besar.

Empat BUMN Indonesia membentuk konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT KCIC. Berdasarkan laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025 (unaudited), PT PSBI sebagai anak usaha KAI mencatatkan kerugian sebesar Rp 4,195 triliun pada tahun 2024.

Kerugian tersebut berlanjut pada semester pertama tahun 2025, di mana PT PSBI kembali mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga