Borok Proyek Kereta Cepat: Nama Luhut dan Rini Soemarno Disebut, KPK Didesak Turun Tangan

 Repelita Jakarta – Skandal dugaan penyimpangan dalam proyek strategis Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) memasuki fase baru setelah desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan semakin menguat. Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada Presiden Joko Widodo, tetapi juga pada sejumlah tokoh penting di lingkaran kekuasaan.

Pengamat ekonomi Anthony Budiawan secara terbuka meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengusut proyek yang telah menyedot perhatian masyarakat luas. Ia menilai bahwa transparansi penuh hanya bisa dicapai melalui intervensi langsung dari lembaga antirasuah.

“Agar semua transparan terhadap publik, mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK,” tegas Anthony dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis, 30 Oktober 2025.

Anthony menekankan pentingnya KPK untuk membongkar seluruh proses pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir. Ia juga menyebut perlunya identifikasi terhadap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas potensi masalah yang muncul.

Meski mempertanyakan keterlibatan Presiden, Anthony juga mengarahkan sorotan pada sejumlah figur kunci lainnya. Ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi benar-benar terlibat langsung atau justru ada oknum di bawahnya yang bermain dalam proyek tersebut.

“Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain gitu,” ujarnya.

Salah satu nama yang disebut secara spesifik adalah mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, yang saat itu menjadi penanggung jawab utama proyek dari sisi kementerian. Anthony menilai bahwa posisi Rini sangat sentral dalam pengambilan keputusan pada tahap awal proyek.

Selain Rini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga ikut terseret dalam pusaran polemik. Anthony mengutip pernyataan Luhut yang dinilainya sangat krusial dan mengindikasikan bahwa proyek KCJB telah bermasalah sejak lama.

“Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk kata Luhut. Jadi waktu dia 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang bahwa proyek ini sudah busuk,” papar Anthony.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa proyek KCJB telah mengalami persoalan serius sejak tahun 2019. Anthony mencurigai adanya upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.

“Saya lihat ini adalah sudah agenda untuk cuci tangan, cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” tegasnya.

Dengan nada tegas, Anthony menyebut siapa yang menurutnya harus dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik proyek pada periode awal yang dianggap krusial. Ia menegaskan bahwa kementerian yang bertanggung jawab saat itu harus menjadi fokus utama dalam pengusutan.

“Nah, saya lihat kok kambing hitamnya siapa ya? pemilik proyek pada saat itu, Kementerian yang bertanggung jawab siapa? Ya, Rini Soemarno, kan gitu,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga