Amien Rais Soroti Peran Luhut di Pemerintahan Prabowo dan Peringatkan Soal Dominasi Pengaruh

Repelita Jakarta - Tokoh reformasi Amien Rais kembali menyampaikan pandangannya mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini memasuki tahun pertama masa kerja.

Ia menilai meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi agar kebijakan nasional lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Amien menyoroti masih kuatnya peran beberapa tokoh lama dalam pengambilan keputusan penting di pemerintahan, termasuk figur Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut masih memegang pengaruh besar di lingkar kekuasaan.

Menurutnya, keterlibatan tokoh dengan latar belakang pemerintahan sebelumnya dapat memunculkan persepsi bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan gaya kepemimpinan baru Presiden Prabowo.

Ia juga menyinggung proyek strategis yang belakangan ramai diperbincangkan, seperti rencana pembangunan fasilitas family office di Jakarta dan Bali, yang bertujuan menarik dana investasi dari luar negeri.

Amien mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji lebih dalam agar tidak membebani anggaran negara atau menimbulkan risiko fiskal jangka panjang.

“Nah, terkadang saya berpikir, siapa pun yang serakah pikirannya pasti tidak jernih sedikit gelap berkabut. Karena gelap berkabut dan remang-remang, pikiran yang dikeluarkan tentu juga rather dark and somewhat cloudy; agak gelap, berkabut, dan jadinya semrawut,” ucap Amien.

Dalam kesempatan itu, ia juga memuji langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikabarkan menolak penggunaan dana publik untuk proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi tinggi.

Lebih jauh, Amien menyerukan agar Presiden Prabowo melakukan penyegaran di lingkaran dalam pemerintahannya, dengan memastikan seluruh pembantu dan penasihat bekerja selaras dengan visi nasional yang diusung.

Ia menilai pembaruan dalam struktur pendukung presiden sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari dominasi satu figur tertentu dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Kemandirian dalam memutuskan arah pembangunan dianggap sebagai fondasi utama agar pemerintahan dapat berjalan efektif, bersih, dan tetap mendapat legitimasi rakyat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga