Agus Pambagio dan Anthony Budiawan Ungkap Awal Dugaan Korupsi Alkes dan Proyek Whoosh Era Pandemi

Repelita Jakarta - Agus Pambagio dan Anthony Budiawan kembali menjadi sorotan publik setelah mengklaim sebagai pihak pertama yang mengungkap dugaan penggelembungan harga dalam proyek pengadaan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit darurat pada masa pandemi COVID-19.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Youtube Abraham Samad pada Senin, 27 Oktober 2025, Agus menyebut bahwa temuan tersebut telah mereka sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2020.

Agus menjelaskan bahwa analisis dilakukan secara mandiri dengan membandingkan harga pengadaan pemerintah dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Anthony Budiawan memperkirakan potensi kerugian negara dari seluruh pengadaan selama pandemi bisa mencapai Rp 200 triliun.

Ia menyebut bahwa untuk pengadaan alat kesehatan saja, nilai dugaan mark-up dapat mencapai Rp 100 triliun.

Contoh yang disoroti adalah pengadaan Reagen PCR yang disebut memiliki harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional.

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga dinilai mengalami pembengkakan biaya yang signifikan.

Agus dan Anthony menegaskan bahwa tujuan pengungkapan ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan penggunaan dana pandemi secara efektif.

Mereka mengaku bahwa pada saat itu, laporan mereka tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Baru belakangan, setelah muncul laporan dari berbagai pihak lain, kasus ini mulai ditindaklanjuti secara lebih serius.

Sejumlah nama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit darurat.

Di antaranya adalah M. Chairul Anwar selaku mantan Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Helmizar Hidayat sebagai Komisaris PT Medikaloka Engineering, dan Yulianti Nurwayati dari Kementerian Kesehatan.

Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan juga disebut oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai pihak pertama yang diperiksa KPK terkait dugaan penggelembungan harga dalam proyek Kereta Cepat Whoosh.

Agus menyatakan bahwa keputusan memaksakan proyek tanpa kajian matang kini terbukti menjadi beban fiskal yang berat bagi negara.

Ia mempertanyakan mengapa proyek tersebut dibangun di wilayah Jakarta-Bandung, padahal semboyan Nawacita menekankan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Agus menegaskan bahwa Indonesia belum membutuhkan kereta cepat, apalagi jika proyek tersebut tidak didukung dengan perencanaan yang matang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga