Update Demo 5 September: Mahasiswa Gelar 'Piknik Rakyat Nasional' di DPR, Tagih 17 Tuntutan

 Repelita Jakarta - Suasana di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025) sore, diwarnai aksi massa yang menamakan diri Piknik Rakyat Nasional.

Ratusan peserta, mayoritas mahasiswa Universitas Padjadjaran, memadati gerbang utama parlemen untuk menagih janji pemerintah dan wakil rakyat.

Para peserta mengenakan pakaian dan atribut berwarna pink, hijau, dan biru sebagai simbol pergerakan rakyat.

Setibanya di lokasi, massa yang melakukan long march dari Gedung TVRI membentuk lingkaran dan memulai orasi bergantian menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan kekecewaan dan tuntutan mereka.

Lebih dari 400 mahasiswa hadir sambil mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu perjuangan seperti Halo-Halo Bandung dan Buruh Tani, menambah semarak suasana di Jalan Gatot Subroto.

Aksi ini merupakan puncak seruan Koalisi Masyarakat Sipil yang dipublikasikan melalui akun Instagram BEM Kema Unpad @bem.unpad pada Jumat (5/9/2025) dini hari dengan poster bernarasi aksi damai berwarna pink dan hijau.

Tujuan utama Piknik Rakyat Nasional adalah menagih pemenuhan 17 tuntutan mendesak dari rakyat kepada pemerintah, yang jatuh tenggat waktunya hari ini, Jumat 5 September 2025.

1. Untuk Presiden Prabowo, menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Membentuk tim investigasi independen terkait kasus kekerasan terhadap demonstran Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya pada aksi 28–30 Agustus.

3. Untuk DPR, membekukan kenaikan gaji dan tunjangan serta membatalkan fasilitas baru anggota DPR.

4. Menekankan transparansi anggaran DPR secara proaktif agar publik mengetahui pengelolaan keuangan legislatif.

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR yang bermasalah, termasuk melalui KPK jika diperlukan.

6. Untuk ketua umum partai politik, menjatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis dan konflik politik.

8. Melibatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyerap aspirasi.

9. Untuk Polri, membebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi berlangsung.

10. Menghentikan tindakan kekerasan dan mematuhi SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Menegakkan hukum secara transparan terhadap anggota dan komandan Polri yang melanggar HAM atau memerintahkan kekerasan.

12. Untuk TNI, segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Menegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri di lapangan.

14. Memberikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Untuk kementerian sektor ekonomi, memastikan upah layak bagi seluruh pekerja di Indonesia.

16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.

17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum dan sistem outsourcing.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga