Tuntutan Bubarkan DPR Gagal, Dikudeta hingga Rakyat Disuguhi Keputusan Receh?

 

Repelita Jakarta - Heru Subagia, Pengamat Politik dan Ekonomi, menilai tuntutan rakyat untuk membubarkan DPR gagal terealisasi dan justru mengalami pergeseran substansi.

Menurut Heru Subagia, demonstrasi besar yang berlangsung pada 25-31 Desember 2025 dipicu kemarahan masyarakat atas kinerja DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Ia menjelaskan, tuntutan awal yang menekankan pembubaran DPR dikudeta dengan memunculkan isu-isu administratif seperti penghentian kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota DPR.

Heru Subagia menekankan, perubahan fokus tuntutan ini membuat rakyat hanya disuguhi keputusan receh yang tidak menyentuh substansi utama dari aspirasi publik.

Ia menambahkan, strategi tersebut menunjukkan adanya manipulasi cerdas dan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan narasi publik.

Pengamat ini menilai, aktor yang memanfaatkan momentum demo, termasuk influencer dan diaspora, berperan dalam menggeser tuntutan agar tidak menimbulkan konsekuensi politik serius bagi DPR.

Heru Subagia menekankan, rakyat yang berharap pembubaran DPR justru hanya memperoleh kompromi administratif terkait gaji, fasilitas, dan penghentian sementara kegiatan resmi DPR.

Ia menyebut, fenomena ini menimbulkan keraguan terhadap aktor yang berada di balik kegagalan tuntutan utama, dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara manipulasi.

Menurut Heru Subagia, kegagalan tuntutan pembubaran DPR mencerminkan kecerdasan politik yang diterapkan untuk melindungi institusi dari tuntutan rakyat secara langsung.

Ia menekankan, masyarakat harus tetap kritis dan waspada terhadap strategi politik yang manipulatif agar aspirasi mereka tidak diabaikan.

Akhir kata, Heru Subagia menegaskan bahwa rakyat perlu menilai apakah kompromi yang diberikan DPR cukup atau justru menjadi bukti kegagalan sistematis dalam menanggapi tuntutan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga